TROPIS.CO, JAKARTA – Akibat anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit saat ini menyebabkan terganggunya aspek ekonomi, sosial, dan Kamtibmas, terutama di daerah sentra perkebunan kelapa sawit rakyat.
Turunya harga TBS membuat melemahnya daya beli dan pendapatan petani sawit.
Perbankan, properti, otomotif dan sektor industri lainnya juga ikut terdampak sehingga secara keseluruhan sudah mengganggu keberlangsungan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung, Kamis (14/7/2022).
Baca juga: Berkat Pemanfaatan Teknologi Digital, Astra Agro Raih Indonesia Most Acclaimed Companies Award
“Kami mencoba menghitung TBS yang membusuk Periode bulan Mei dan Juni, karena tidak laku di jual baik oleh karena pabrik kelapa sawit (PKS) tutup, TBS busuk karena berhari-hari antri di PKS atau petani tidak memanen karena tidak layaknya harga TBS, yaitu sebesar 967.680 ton TBS yang busuk selama dua bulan atau setara dengan 193.536 ton crude palm oil (CPO) atau jika dibuat menjadi minyak goreng sudah setara dengan 140.000 ton (170.000.000 liter) atau 85 persen dari total kebutuhan minyak goreng per bulan (200 juta liter),” urai Gulat.
Menurutnya, saat ini juga petani sawit sudah banyak yang menawarkan kebunnya untuk dijual atau tersandera akibat digunakan sebagai agunan pinjaman modal.
Dia juga mengamati bahwa tidak sedikit petani sawit yang terpaksa menunda menyekolahkan anak-anaknya karena keterbatasan pendapatan rumah tangga petani sawit.
Aspek Kamtibmas juga sudah menunjukkan permasalahan baru, dimana semakin meningkatnya kejahatan yang sudah digolongkan sebagai pidana umum.
Baca juga: Begini Tantangan Peremajaan Sawit Rakyat di Tanah Air
“Kondisi ketidakpastian ini telah menjadi kesempatan bagi PKS-PKS untuk menekan harga TBS petani dengan dalil tangki penyimpanan CPO sudah penuh, belum lagi semakin naiknya potongan timbangan TBS yang dilakukan oleh PKS, dimana sebelumnya hanya berkisar 3 hingga 7 persen, saat ini sudah rerata 20 sampai 30 persen dengan berbagai alasan.”
“Pemerintah tidak berdaya melakukan pengawasan, bahkan surat edaran Menteri Pertanian pun tidak di patuhi oleh pabrik kelapa sawit.”
“Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah strategis kebijakan dalam upaya percepatan menseimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan dan keterjangkauan minyak goreng dengan tatakelola perkelapasawitan Indonesia, Apkasindo menyampaikan beberapa permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tutur kata Gulat.
