TROPIS.CO, JAKARTA – Dalam situasi wabah Covid-19 yang genting ini permintaan DPRRI kepada Menteri LHK agar pengusaha HPH ikut membantu masyarakat adalah wajar, terutama masyarakat yang berada di sekitar pangkuan konsesinya.
Memang diketahui bahwa kondisi bisnis kayu HPH telah terus merosot sejak tahun 1980-1990an.
Bisnis kayu alam sudah tidak menguntungkan dan harga kayu jatuh senilai harga kayu sengon, Rp1,3 juta per meter kubik.
Sedangkan biaya-biaya terus meningkat, pungutan-pungutan baik dari yang berwenang bahkan pungutan uang kompensasi bagi masyarakat, maupun praktik ilegal logging dan perambahan kawasan hutan masih terjadi.
Yang masih menguntungkan adalah pengusahaan kayu hutan tanaman (HPHTI).
Itupun karena asosiasi dengan industri pulp dan kertas, sedangkan bisnis kayu rakyat yang tetap berkembang adalah sengon dan jenis balsa.
Sebagai gambaran dari 253 HPH yang masih ada, yang dapat ijin RKT sekitar 200-an dan yang mampu berproduksi hanya sekitar 40 persennya.
Beban biaya-biaya di HPH saat ini sudah berat, adanya Covid-19 semakin berat dan tidak bahkan menentu.
Tapi secara kemanusiaan mereka layak dan tetap wajib berbagi membantu kesulitan masyarakat menghadapi wabah besar ini.
Pengusahaan kayu HPH boleh dibilang sedang “sunset”.
Apalagi di wilayah-wilayah yang jarak hauling-nya semakin jauh sehingga harus dikembangkan sumber penghasilan baru, tapi aturan izin multiguna hutan harus ditetapkan dahulu.
Belajar dari pengalaman melawan corona, berbagai jenis empon-empon sangat layak dijadikan komoditas potensial yang nilainya bisa mencapai puluhan triliun Rupiah.
Hal yang harus dilakukan adalah penetapan standar kualitas, jumlah kemampuan produk, kontinuitas produksi, distribusi, promosi, pemasaran, dan pengembangannya.
Jenis-jenis produk harus didukung oleh strategi pemasarannya yang tepat.
Hal lain yang patut dikembangkan adalah wisata alam dan jual hutan karbon, hanya aturan-aturan harus segera ditetapkan yang lebih mendukung.
Transtoto Handadhari
Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia
