Kendala Utama PSR, Banyak Lahan Petani Sawit Rakyat Dikategorikan Kawasan Hutan oleh KLHK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) membuka Pertemuan Nasional (Penas) Petani Sawit Indonesia yang digelar APKASINDO. Foto: APKASINDO
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) membuka Pertemuan Nasional (Penas) Petani Sawit Indonesia yang digelar APKASINDO. Foto: APKASINDO

TROPIS.CO, JAKARTA – Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung mengatakan, ganjalan terbesar petani sawit dalam replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengkategorikan banyak lahan petani sawit masuk dalam kawasan hutan.

Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan Nasional (Penas) Petani Sawit Indonesia yang digelar APKASINDO, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Padahal, menurut Gulat, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, lahan perkebunan sawit lahan perkebunan sawit yang sudah ada sebelum 2020 dapat diakui sebagai lahan perkebunan.

“Dari 100 pengajuan PSR yang dilakukan oleh petani sawit, 84 diantaranya selalu gagal dalam pengajuannya, karena termasuk ke dalam kawasan hutan.”

Baca juga: Santosa, CEO Astra Agro Lestari, Raih Penghargaan TOP CEO Indonesia 2023

“Mohon bapak mendengar permohonan kami bahwa sebenarnya UU Cipta Kerja itu sudah memenuhi kepentingan petani sawit yang luasnya 5 hektar ke bawah dan 5 tahun ke atas.”

“Karena PSR itu, pak, hanya 4 hektar, makanya, kami cukup surat edaran dari bapak dikeluarkan,” ujar Gulat.

Dia menambahkan pihaknya hanya minta yang 5 hektare ke bawah dan penguasaan lima tahun ke atas bisa ikut PSR, sehingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak terus meleset targetnya seperti yang digariskan Presiden Jokowi 180 hektare per tahun.

“Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak Dirjen, Sekjen, dan Ibu Menteri [KLHK] memberikan keputusan ataupun keyakinan pada 2024 bahwa lahan yang 5 hektar ke bawah tidak lagi harus meminta surat dari KLHK,” tutur Gulat.

Baca juga: RSPO Komit Kembangkan Industri Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia