WALHI Bangun Ekosistem Ekonomi Nusantara di 28 Provinsi di Indonesia

Dari kiri ke kanan: Farah Sofa (Program Officer Natural Resources and Climate Change Ford Foundation Indonesia), Zenzi Suhadi (Direktur Eksekutif Nasional WALHI), dan Roni Usman (Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia/AP2SI) memberikan paparan para sesi Media Briefing “Ekonomi Nusantara Solusi Pulihkan Alam Indonesia” di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta Selatan, Senin (29/04/24). Foto: WALHI
Dari kiri ke kanan: Farah Sofa (Program Officer Natural Resources and Climate Change Ford Foundation Indonesia), Zenzi Suhadi (Direktur Eksekutif Nasional WALHI), dan Roni Usman (Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia/AP2SI) memberikan paparan para sesi Media Briefing “Ekonomi Nusantara Solusi Pulihkan Alam Indonesia” di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta Selatan, Senin (29/04/24). Foto: WALHI

TROPIS.CO, JAKARTA – Memperingati Hari Bumi pada 22 April 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Ford Foundation di Indonesia menggelar diskusi media untuk mempromosikan Ekonomi Nusantara.

Ekonomi Nusantara merupakan model Ekonomi Restoratif yang kedaulatan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam dalam rangka memulihkan alam
indonesia.

Pada acara yang diadakan pada Senin (29/4/2023), WALHI menyampaikan penerapan Ekonomi Nusantara dengan membangun jejaring promosi dan pemasaran hasil-hasil bumi lebih dari 1,3 juta lahan.

Sebaran area ini terdapat di 28 provinsi dengan melibatkan lebih dari 199.767 kepala keluarga.

Baca juga: Didukung Ford Foundation, BRWA Kelola Registrasi Wilayah Adat di Tapanuli Utara dan Luwu Utara Seluas 186 Ribu Hektare

Hadir dalam acara ini sebagai narasumber, Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI yang menekankan urgensi peralihan ekonomi eksploitatif berprinsip kapitalisme pada ekonomi yang membawa perbaikan pada alam dan masyarakat.

Hari Bumi menjadi titik balik bagi penanganan krisis iklim akibat ekstraksi lingkungan yang bertentangan dengan aspek ekologi dan sosial, dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi. Walhasil, ketimpangan sosial-ekonomi semakin tinggi, sementara keanekaragaman hayati berangsur hilang.

“Skema Ekonomi Nusantara mendukung praktik-praktik ekonomi lokal yang berkelanjutan dan menyatukan nilai-nilai ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang.”

“Secara alami, Ekonomi Nusantara menumbuhkan ekosistem baru yang didalamnya berupa jaringan ekonomi komoditas yang dihasilkan oleh komunitas dari wilayahnya, dengan tujuan untuk memulihkan hak-hak rakyat, ekosistem, dan ekonomi,” ujarnya.

Baca juga: Pendanaan Hijau Supernova Ecosystem Targetkan Konservasi 700 Ribu Hektar dan Lapangan KeInovasirja bagi 13 Ribu Masyarakat Adat

Zenzi memaparkan bahwa roda penggerak dari Ekonomi Nusantara terletak pada pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR).

WKR merupakan mekanisme pengelolaan wilayah tertentu yang integratif dan partisipatif, baik dalam aspek kepemilikan, konsumsi, tata kelola, dan produksi.

Dengan demikian, WKR mampu menguatkan kedaulatan wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) atas pengelolaan sumber daya alam.

“WKR menjadi pondasi sekaligus kunci bagi WALHI dalam menciptakan ekosistem Ekonomi Nusantara sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi komunitas sekaligus meningkatkan kedaulatan pangan dan energi dengan mengurangi emisi dan menyerap karbon,” tutur Zenzi.

Baca juga: Negara G20 Apresiasi Kebijakan Iklim Indonesia