Hasilkan 47 Juta CPO
Diungkapkan Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Khadikin, sampai hingga saat ini jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia telah sebanyak 2.511 yang tersebar di 26 provinsi.
Baca juga: Mendorong Keterlibatan Masyarakat Perdesaan Hasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan
Kapasitas produksi telah mencapai 84,8 juta ton dengan utilisasi sekitar 55 persen menghasilkan 47 juta ton CPO (minyak sawit mentah).
“Indonesia merupakan negara Penghasil kelapa sawit nomor pertama di dunia dengan pangsa pasar 55 persen dari Pasar Global,” katanya dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan Vol 4, bertajuk “Mengintegrasikan Industri Hulu Hingga Hilir Sawit Berkelanjutan”, yang diadakan media InfoSAWIT yang didukung BPDPKS, Rabu (7/6/2023), di Jakarta.
Lebih lanjut kata Khadikin, sekitar 60 persen produk minyak sawit Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor artinya Indonesia berkontribusi terhadap ketersediaan barang konsumsi, pangan dan energi untuk dunia.
Dengan perkiraan populasi global mencapai sekitar 9,8 miliar pada tahun 2050, peningkatan kepadatan penduduk perkotaan, diprediksi akan ada tambahan kebutuhan 200 juta ton minyak nabati di masa depan yang dapat dipenuhi oleh minyak sawit karena minyak nabati yang paling efisien dan paling produktif.
Baca juga: Minyak Sawit Sumber Pangan dan Bioenergi Berkelanjutan
Apalagi dengan produksi rata-rata 5 ton per hektare, hanya membutuhkan sekitar 4 juta hektare lahan pertanian, dapat menghemat ratusan juta hektar lahan yang bisa digunakan untuk keperluan lain.
Diakui Khadikin, Industri hasil perkebunan memiliki peran penting bagi sektor industri agro.
Pada semester I tahun 2022, dari total ekspor industri agro sebesar US$25,12 miliar, 56,6 persennya didominasi oleh produk industri hasil perkebunan.
Ini sesuai dengan visi Visi Hilirisasi 2045: Indonesia menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi price setter (penentu harga) CPO global, melalui roadmap hilirisasi industri kelapa sawit nasional, dengan menerapkan peningkatan produktivitas, hilirisasi (oleofood, oleokimia, biofuels), membenahi ekosistem, tata kelola, dan capacitiy building.
Baca juga: Mendorong Keterlibatan Masyarakat Perdesaan Hasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan
Sementara dikatakan Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal Sutawijaya, sektor sawit di Indonesia yang melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja, dapat terus mendorong PDB di sektor perkebunan pada angka yang positif, sehingga PDB Indonesia di TW3 2022 dapat bertumbuh positif di angka 5,72 persen.
Di mana volume ekspor minyak sawit di tahun 2022 mencapai 34,67 juta ton dengan nilai ekspor sebesar RP 34,5 triliun.
“Kebijakan pungutan ekspor telah berhasil mendorong hilirisasi dengan komposisi ekspor CPO yang terus menurun.”
“Di samping itu, capaian kinerja imbal hasil dana kelolaan BPDPKS di tahun 2022 mencapai Rp800 miliar atau naik 123,31 persen,” katanya.
Baca juga: Musdhalifah: Industri Sawit Dapat Mendukung Target Penurunan Emisi
Hanya saja dengan berbagai tantangan kelapa sawit misalnya EUDR (Europe Deforestation Regulations), bagaimana peran BPDPKS untuk menghadapi tantangan tersebut?
Kata Mauli, negara produsen minyak sawit masih memiliki bargaining position karena terlihat kebutuhan konsumsi domestik akan minyak nabati di Uni Eropa belum terpenuhi dan dipenuhi oleh negara Importir minyak nabati.
Sebelumnya peningkatan demand bahan bakar biodiesel di Uni Eropa merupakan peluang bagi kelapa sawit untuk terus melakukan penetrasi pasar.
“Namun dengan implementasi EUDR di tahun 2023, produsen biodiesel sawit di Indonesia perlu meningkatkan aspek sustainability dari rantai pasoknya sehingga pangsa pasar bahan baku industri biodiesel di Uni Eropa tidak menurun,” kata Mauli.
Baca juga: Kelapa Sawit Berkontribusi pada PDB Perkebunan Terbanyak
Sebab itu ke depan guna mendukung industry akan dilakuka landasan strategi komunikasi untuk wilayah Uni Eropa dilakukan melalui empat langkah yakni, pertama, Legal actions untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi terkait perdagangan kelapa sawit Indonesia.
Lantas kedua, bilateral relationships untuk menjalin hubungan bilateral sebagai upaya persuasive antar negara untuk meredam tren diskriminasi kelapa sawit pada negara-negara Uni Eropa.
Ketiga, certification untuk menerapkan sertifikasi sustainable yang diakui internasional untuk menembus pasar ekspor.
“Serta keempat media coverage dengan memanfaatkan channel komunikasi yang paling dipercaya di tiga negara, Jerman, Prancis dan Belgia,” ungkap Mauli.
Baca juga: Anjungan Mitra, Kiat Jitu Astra Agro Dukung Petani Sawit
