TROPIS.CO, JAKARTA – Tiga organisasi yang dikenal memiliki rekam jejak dalam menjaga lingkungan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan sebuah inisiatif bersama yang diberi nama Dana Nusantara.
Inisiatif ini ditujukan untuk memberikan pendanaan langsung kepada komunitas anggota dari tiga lembaga tersebut, agar mampu bergerak lebih masif dalam menjaga bumi untuk kelangsungan kehidupan manusia di masa depan.
Peluncuran Dana Nusantara dilakukan pada Senin (8/5/2023) di Hotel Indonesia Kempinski, lokasi yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama pada tahun 1999 yang didukung oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk KPA dan WALHI.
Kala itu kongres berupaya mencari solusi atas persoalan masyarakat adat, di antaranya pelanggaran hak asasi, perampasan wilayah adat, pelecehan budaya, hingga diskriminasi masyarakat adat.
Baca juga: Firman Soebagio: Kepres Satgas Ada karena KLHK Kurang Proaktif
Adapun Dana Nusantara diluncurkan sebagai salah satu solusi nyata untuk menjawab hal tersebut terkait pemberdayaan sumber daya manusia dan alam sekitarnya.
Dana Nusantara merupakan inisiatif yang pertama kali di dunia dalam hal penyaluran hibah secara langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal, untuk melanjutkan berbagai aktivitas dalam melindungi dan mengelola tanah, air, wilayah adat, lingkungan hidup, dan sumber-sumber agraria lainnya.
“Jelas, bahwa 80 persen keanekaragaman hayati dunia dilindungi dan dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal.”
“Dengan dukungan Dana Nusantara, kami berharap kontribusi dalam mengurangi emisi, deforestasi dan degradasi hutan akan semakin besar,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN yang juga merupakan salah satu pendiri Dana Nusantara.
Baca juga: Bila Terkelola Baik, Perhutanan Sosial Mampu Memberikan Jaminan Ketahanan Pangan
Selama ini, pendanaan global untuk merespons perubahan iklim dan menjaga lingkungan yang menyasar masyarakat adat dan komunitas lokal hanya US$270 juta atau 1 persen, dan dari jumlah itu, hanya 16 persen atau US$47 juta yang disalurkan langsung ke masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia.
Dalam gambaran situasi hari ini, Rukka menjelaskan bahwa wilayah dan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal semakin hari semakin terancam akibat lemahnya perlindungan dan pengakuan oleh pemerintah dan derasnya arus investasi.
“Kita perlu membuat terobosan baru untuk melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat dan komunitas lokal,” tutur Rukka.
