TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pemulihan dan perlindungan mangrove, diantaranya melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Salah satunya kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) melalui Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (Mangrove for Coastal Resilience Program, M4CR).
Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan proyek tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengadakan kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan secara hybrid di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta, belum lama ini.
Pada kesempatan ini, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa rehabilitasi mangrove menjadi salah satu prioritas program kerja Presiden Joko Widodo.
“Bapak Presiden menginstruksikan kami untuk melakukan rehabilitasi mangrove.”
“Pada tahun 2020 kami memulainya dengan menanam mangrove seluas 63 ribu hektar,” katanya.
Menteri Siti mengungkapkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam upaya rehabilitasi mangrove.
Oleh karenanya, pada kesempatan tersbut juga hadir para pejabat daerah dari empat provinsi dimana proyek akan dilaksanakan yaitu Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Menteri Siti juga menjelaskan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia, khususnya terkait dengan pengurangan emisi karbon dari ekosistem mangrove atau blue carbon.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario paling ambisius yaitu LCCP (Low Carbon Compatible with Paris Agreement), dimana secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor Kehutanan dan penggunaan lahan lain (FOLU) sudah mulai net sink.
Upaya pengendalian perubahan iklim melalui rehabilitasi mangrove juga akan menjadi isu utama pada gelaran Presidensi G20 Indonesia.
Pemerintah Indonesia akan menjadikan mangrove sebagai show case kepada para pemimpin negara yang tergabung di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun ini di Indonesia.
