GAPKI Bentuk Satgas Percepatan PSR untuk Dukung Program Pemerintah

Perkuat Perkebunan Rakyat

Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41 persen.

Karenanya, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

“Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani.”

“Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut.

Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 hektare setahun.

“Kerja sama ini diyakini sebagai program strategis nasional.”

“Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.

Ia melanjutkan pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak tahun 2016.

Joko Supriyono mengungkapkan GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerja sama namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik.

Saat ini, GAPKI sedang mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerja sama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR.

Selanjutnya, GAPKI dengan dukungan Kemenko Bidang Perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi serta mengimprove proses di lapangan yang lebih efektif.

Joko Supriyono menutup sambutannya dengan appresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang keberlanjutan melalui program percepatan PSR ini. (*)