Kepastian Hukum Penting untuk Kenyamanan dan Keamanan Investasi Sawit di Indonesia

Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam tata kelola sawit di Indonesia karena terkait dengan kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Foto: Instagram @binasawit_sejahtera
Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam tata kelola sawit di Indonesia karena terkait dengan kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Foto: Instagram @binasawit_sejahtera

TROPIS.CO, PALANGKARAYA – Belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri kelapa sawit di Indonesia telah berhasil memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dan ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja produktif dan kesempatan kerja serta penyediaan barang-barang konsumsi.

Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam tata kelola sawit di Indonesia karena terkait dengan kenyamanan dan keamanan berinvestasi.

Sayangnya, industri kelapa sawit Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan regulasi yang belum terselesaikan secara sistematis.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Sekjen GAPKI) Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono dalam Forum Diskusi yang digelar GAPKI Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, Senin (5/2/2024) lalu.

Baca juga: Di Tahun 2028, Diprediksi Hilirisasi Produk Sawit bakal Tembus US$107,02 Miliar

Dalam diskusi bertajuk “Prospek Perkebunan Pasca UUCK” tersebut Hadi Sugeng memaparkan tiga hal utama yang menjadi tantangan industri pengerak ekonomi Indonesia ini diantaranya produktifitas yang stagnan, tuntutan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) 20 persen, serta kebun sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan.

“Diperlukan langkah yang solutif serta kolaboratif dalam menghadapi isu ini,” ujar Hadi Sugeng.

Kebutuhan minyak sawit dalam negeri, menurut Hadi, terus meningkat. Peningkatan volume ekspor juga penting dilakukan untuk menstabilitaskan harga TBS petani.

Selain itu, peningkatan ekspor juga penting bagi devisa negara.

Baca juga: Ini Salah Satu Keistimewaan Kelapa Sawit, Limbahnya Bisa Jadi Energi Terbarukan

Itu sebabnya, menurut Hadi, penting sekali mendorong terobosan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktifitas melalui percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Terkait dengan regulasi FPKM 20 persen dan perkebunan kelapa sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan sehingga berpotensi muncul konflik sosial secara vertikal dan horizontal, juga sangat perlu disikapi.