TROPIS.CO, JAKARTA – Kesulitan para pengusaha dan petani kelapa sawit dalam mendapatkan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (KSP).
Bahkan, KSP sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Presiden Joko Widodo.
“Apalagi ini berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan petani, jadi jangan khawatir, apa yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya.”
“Pemerintah akan beri kemudahan sebagai solusi,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka Webinar Nasional Perkumpulan Medali untuk Indonesia dengan Tema Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit, dari Situation Room KSP, Rabu (10/2/2021).
Moeldoko menegaskan, perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil devisa pendapatan negara dan cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara nonmigas, yaitu sekitar 83 persen dari surplus neraca perdagangan nonmigas (periode Januari hingga Desember 2020).
Baca juga: Berkat Digitalisasi Astra Agro Siap Hadapi Pandemi Covid-19
Dalam hal ini, kontribusi ekspor sawit tahun 2020 mencapai US$25,60 miliar.
Selain itu, kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang.
“Artinya jumlah ini sangat besar dan sektor ini sangat sensitif karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini,” tutur Moeldoko.
Namun dia menilai, industri sawit seperi dua sisi mata pisau.
