TROPIS.CO, JAKARTA – Rendahnya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir sangat diapresiasi negara negara Asean yang tergabung dalam Ministerial Steering Comimitte – MSC transboundary haze pollution.
Dengan rendahnya tingkat kebakaran hutan dan lahan itu, tidak terjadi polusi asap lintas negara yang sempat menimbukan kekhawatiran penduduk di sejumlah negara tersebut, terutama Singapura yabng posisinya bersebelahan dengan sumber kebakaran di kawasan Sumatera.
Negara ini; Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, memuji langkah dan strategi Indonesia yang secara terkonsep dan terencana dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan ini.
Selasa, ( 30/11) kemarin, mereka melangsungkan pertemuan ke 22 yang masing masing diwakili para Menteri Lingkungan Hidup dengan Indonesia sebagai tuan tumah. Pertemuan ini diselenggarakan secara virtual dengan topik bahasan isu-isu terkait kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution), akibat kebakaran hutan dan lahan khususnya di MSC country
Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia diwakili Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, IPU, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan R. Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Dari Brunei Darussalam dipimpin langsung Dato Seri Setia Ir. Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Minister of Development. Malaysia; Dato’ Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water dan Dato’ Seri IR. DR. Zaini Bin Ujang, Secretary General, Ministry of Environment and Water.
Sedang Singapura hadir Minister of Sustainability and the Environment, Grace Fu. Mr. Athapol Charoenshunsa, Director General of Pollution Control. Department, Ministry of Natural Resources and Environment, wakil dari Thailand. Dr. Lim Jock Hoi, Secretary General of ASEAN Secretariat.
Sebagai informasi, sub-regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC), adalah komite pengarah setingkat Menteri yang dibentuk pada tahun 2006 oleh ASEAN Ministers Meeting on Environment (AMME), untuk mengawal implementasi program dan kegiatan kerja sama penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah selatan ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).
Komite dibentuk di tingkat sub-regional mengingat adanya perbedaan karakteristik musim kemarau di ASEAN sebelah selatan dan sebelah utara. Keketuaan MSC ditunjuk secara bergiliran dari negara anggota dengan durasi 1 tahun.
MSC melakukan pertemuan setiap tahun pada semester pertama sebelum dimulainya periode musim kemarau. Jika diperlukan dapat melakukan pertemuan kembali pada periode semester ke dua. MSC dibantu oleh sebuah Technical Working Group (TWG) yang beranggotakan pejabat eselon I (senior officials) dari masing-masing negara anggota.
Saat membuka pertemuan ini, Wakil Menteri LHK menyatakan bahwa pertemuan MSC-22 merupakan pertemuan tingkat Menteri yang sangat penting, untuk berbagi informasi dan diskusi berbagai isu yang dapat memperkuat implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).
The 26th Conference of Parties of UNFCCC (COP26) yang baru saja selesai dilaksanakan, menghasilkan Glasgow Climate Pact dan Paris Rule Book yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Paris Agreement. Diharapkan dari pedoman tersebut dapat menjadi semangat untuk mempercepat pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control yang dapat berkontribusi positif terhadap pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) di Regional ASEAN.
Pada pertemuan ini juga, negara-negara MSC Countries mengapresiasi upaya Indonesia dalam penanganan kabut asap lintas batas, sehingga dalam 2 tahun terakhir tidak terdapat transboundary haze pollution.(*)
___
