Optimalisasi 165.000 Hektare Lahan Eks PLG di Kalteng Dimulai 2020 Hingga 2022

Garap 165.000 Hektare

Dari 165.000 hektare lahan tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.

Dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik, sedangkan 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka program food estate dengan total kebutuhan anggaran Rp1,05 triliun.

“Setiap tahun kita tangani rehab irigasi di kawasan eks PLG ini,” jelas Menteri Basuki.

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020 hingga 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare, pada 2021 seluas 33.335 hektare, dan tahun 2022 seluas 22.655 hektare dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp497,2 miliar.

Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi empat kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar.

Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di Daerah Irigasi (DI) Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp 9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020.

DI Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp4,1 miliar dengan progres 29,1 persen.

Baca juga: Dukung Program Lumbung Pangan Baru di Kalteng, 85.500 Hektare Jaringan Irigasi Direhabilitasi

DI Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp3,9 miliar dengan progres 27,2 persen dan DI Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp8,2 miliar.

Selain melakukan rehabilitasi irigasi, saat ini Kementerian PUPR juga tengah melakukan rehabilitasi kantor eks PLG Kalteng yang akan digunakan sebagai kantor food estate dengan progres sebesar 56 persen dan rehabilitasi dermaga dengan progres sebesar 20 persen.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki meminta dukungan dan masukan dari para anggota Asosiasi Profesi Keairan untuk tetap dapat membangun pengairan ke depan lebih baik. (*)