Akademisi, Pengusaha dan Pemerintah Perlu Percepat Riset Bidang Energi

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati yakin bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk percepatan riset energi. Foto : Technology Indonesia
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati yakin bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk percepatan riset energi. Foto : Technology Indonesia

TROPIS.CO, JAKARTA – Percepatan riset dalam negeri terutama di bidang energi perlu dilakukan. Akademisi, bisnis atau pengusaha, dan pemerintah yang biasa disebut ABG (Academic- Business -Government) harus bersinergi dan bekerjasama untuk melakukan percepatan riset tersebut.‬

‪Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati saat memberikan keynote speech mengenai ‘Peran R and D dalam Mendukung Pembangunan Sektor Energi Nasional’ dalam seminar Inovasi untuk Negeri yang diadakan di Jakarta, Selasa (14/8/2018).‬

‪”Kita harus memanfaatkan ‘golden momentum’ dari keuntungan bonus demografi untuk percepatan riset dalam negeri terutama di bidang energi dengan support dari sektor swasta.”

“Kalangan akademisi, bisnis, dan pemerintah harus berjamaah dalam melakukan riset agar output yang dihasilkan lebih optimal,” ujar Dimyati.‬

‪Kemenristekdikti telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan untuk mendukung iklim percepatan riset dan pengembangan.

“Kemenristekdikti telah menyusun dan menetapkan kebijakan yang diharapkan dapat mendukung iklim pelaksanaan riset menjadi lebih baik lagi, seperti rencana induk riset nasional (RIRN), penelitian berbasis output, dan penelitian multiyear,” ujar Dimyati.‬

‪Dimyati menambahkan bahwa Kemenristekdikti juga saat ini tengah berupaya menyusun peraturan mengenai double tax deduction yang pada intinya memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan penelitian.

Kebijakan double tax deduction sedang disusun oleh Kemenristekdikti bersama-sama dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dengan tujuan mendorong peran serta sektor swasta untuk melakukan riset dan pengembangan lebih banyak lagi mengingat kontribusi sektor swasta yang masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain.‬

‪”Berdasarkan data yang telah disusun oleh LIPI bekerjasama dengan Kemenristekdikti tahun 2017, jumlah dana riset di Indonesia mayoritas masih berasal dari Pemerintah atau APBN, berbanding terbalik dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam, yang mayoritas dana risetnya berasal dari sektor bisnis,” tutur Dimyati.‬

‪Seminar dihadiri oleh 75 peserta dari kalangan akademisi, swasta, BUMN, dan LPNK. Dalam acara ini juga dipamerkan sejumlah produk inovasi dari beberapa perusahaan. (*)