TROPIS.CO, JAKARTA – Birokratisasi pelayanan, minimnya program bagi daerah penghasil sawit, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang hanya berpihak bagi koorporasi besar jadi topik utama pengaduan para petani sawit yang tergabung dalam POPSI (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia) kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) belum lama ini, Kamis (3/6/2021).
Mereka mengeluhkan bahwa petani sawit daerah yang mengelola hampir 43 persen perkebunan sawit dan telah berkontribusi Rp300 triliun untuk pendapatan nasional, malah tidak memperoleh layanan serius dari pemerintah.
DPD RI yang hadir dalam pertemuan ini adalah Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (Senator asal Lampung) dan Evi Apita Maya (Senator dari Nusa Tenggara Barat).
Sementara dari POPSI diwakili oleh Sekretaris Jenderal SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) Mansuetus Darto, Ketua Umum APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Perjuangan Alvian Arahman, Direktur Eksekutif ASPEKPIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR) Hendra Purba, dan Sekretaris POPSI Sabarudin .
Dalam pengaduan di DPD RI ini, Mansuetus Darto juga menjelaskan bahwa pengelolaan kelapa sawit di Indonesia tidak adil dalam hal hubungan pusat dan daerah penghasil kelapa sawit.
Akibatnya petani sawit tidak memperoleh layanan yang memadai alias termarjinalisasi.
Selain itu pemerintah daerah juga selalu di tekan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan banyak aturan di pusat mengatur daerah tapi tidak ada alokasi pendanaannya.
Akibatnya, pembangunan sawit berkelanjutan itu hanya omongan saja serta tidak diimplementasikan.
Padahal, dana sawit banyak di pusat yang dikelola oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tapi alokasinya tidak jelas dan mayoritas untuk subsidi Industri biodiesel.
Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, malah semakin menjerat daerah penghasil sawit dengan menaikkan pungutan ekspor sawit untuk biodiesel dan merugikan petani sawit daerah.
Darto meminta agar DPD RI sejalan dengan perjuangan POPSI, dengan meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menambah utusan daerah dan petani dalam komite pengarah dan dewan pengawas.
Selama ini, menurut Darto, BPDPKS hanya menguntungkan pengusaha dan dananya tidak mengalir ke daerah.
