Naikkan Dana PSR dan Awasi BPDPKS
Lantas, Alfian Alrahman, Ketua APKASINDO Perjuangan, meminta agar DPD RI bisa menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar dana hibah Program Peremajan Sawit Rakyat (PSR) untuk petani sawit dinaikan dari 30 juta saat ini menjadi 60 juta agar ke depanya petani tidak dibebani lagi dengan kredit ke bank untuk membangun kebun.
Alrahman meminta agar kelembagaan BPDPKS, yang di dalamnya ada pengusaha-pengusaha sawit, segera dilakukan perbaikan dan perlunya pelibatan perwakilan petani sawit di dalamnya.
Ia juga menyatakan pungutan sawit sudah membuat petani makin rugi.
Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 191, petani kehilangan pendapatan Rp 600 per kilogram tandan sawit.
“Artinya, pengusaha biodiesel itu disubsidi oleh petani, jadi segera revisi aturan yang merugikan petani dan daerah,” kata Alrahman.
Menanggapi semua aspirasi dari POPSI ini, DPD RI akan memanggil pihak terkait serta menyurati Presiden Joko Widodo.
Dengan beberapa tuntutan para petani sawit, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menjelakan bahwa dia sudah berkunjung ke 22 provinsi daerah penghasil sawit dan sudah melakukan beberapa pertemuan dengan para gubernur daerah penghasil kelapa sawit.
“Kami sudah menyurati Presiden RI dan dengan hadirnya petani sawit yang tergabung dalam POPSI ini akan membuat kerja DPD makin semangat dan segera kami panggil pihak-pihak terkait,” ujar La Nyalla.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengatakan bahwa perlunya pengawasan kepada BPDPKS agar lembaga ini berjalan sesuai dengan cita-cita awal untuk mendukung petani sawit.
Selain itu, DPD RI bersama para gubernur tengah membicarakan agar dana perimbangan yang adil antara pusat dan daerah di sektor sawit. (*)
