TROPIS.CO, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung program perluasan segmen Mandatori Biodiesel B20 yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus menghemat cadangan devisa negara.
Dukungan BPDPKS tersebut antara lain dilakukan dengan menyiapkan dana insentif yang diperlukan untuk memproduksi biodiesel.
“Kami telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen Mandatori Biodiesel B20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran,” ujar Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami.
Pernyataan tersebut disampaikan Dono saat menyampaikan sambutan dalam seminar bertajuk “Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan” di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan menerapkan kebijakan untuk memperluas penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20), baik untuk penggunaan pada Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.
Implementasi Mandatori Biodiesel B-20 merupakan salah satu upaya untuk menghemat devisa negara.
“Dalam rangka pemanfaatan biodiesel, selama tahun 2017 BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kilo liter biodiesel. Sementara itu, sampai dengan semester I/2018, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel,” tutur Dono.
Menurutnya, setidaknya terdapat dua manfaat yang bisa diperoleh dari program mandatori biodiesel.
Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan, melalui bauran energi Indonesia yang akan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional.
Kedua, mendukung terciptanya stabilisasi harga crude palm oil (CPO), melalui pengaruh pengendalian permintaan dan penawaran sawit dan produk turunannya.
Program Mandatori Biodiesel diharapkan juga menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor CPO karena tensi pasar global yang sedang tinggi.
Pada Mei 2018 produksi CPO tercatat 4,24 juta ton atau naik 14% dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton.
“Kelebihan pasokan dimungkinkan untuk diserap melalui program biodiesel karena saat ini utilisasi produksinya baru mencapai 30% atau setara 3,5 juta kilo liter per tahun dari total kapasitas terpasang.”
“Ini menunjukkan serapan produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan,” papar Dono.
Kinerja BPDPKS
Dalam sambutannya, Dono juga menyampaikan paparan kinerja BPDPKS.
Selama 2017, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp14,2 triliun. Sementara, hingga semester I/2018, dana yang dihimpun tercatat mencapai Rp6,4 triliun.
Dari sisi pengembangan dana, pada 2017 BPDPKS membukukan pendapatan dari penempatan dana sebesar Rp505 miliar, sementara sampai dengan semester I/2018 mencapai Rp380 miliar.
Dari jumlah tersebut, BPDPKS telah melaksanakan penyaluran dana sebesar Rp10,6 triliun di tahun 2017 dan sebesar Rp4,4 triliun pada semester I/2018.
Selain melakukan penghimpunan dana, BPDPKS juga menjalankan fungsinya mengembangkan sawit berkelanjutan. Antara lain dengan melakukan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat.
Hingga akhir semester I/2018, BPDPKS telah menyalurkan dana peremajaan kepada 5.384 pekebun untuk luasan lahan 12.063 hektar dengan nilai mencapai lebih dari Rp288 miliar.
Guna meningkatkan efektivitas program peremajaan, BPDPKS bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian juga melakukan penyempurnaan aturan agar penyaluran dana bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi akuntabilitas.
BPDKS juga melakukan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit.
Sejak 2016 hingga semester I/2018, BPDPKS telah melakukan pelatihan kepada 4.529 orang petani, 813 anak petani, 930 guru SMK perkebunan, dan 540 anggota koperasi.
Dalam periode yang sama juga telah disalurkan beasiswa afirmasi bagi para anak pekebun rakyat sebanyak 720 orang untuk mengikuti pendidikan diploma perkelapasawitan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan tenaga perkebunan yang kompeten dalam penerapan tata kelola pertanian.
Untuk mendukung penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, BPDPKS turut mendanai 115 riset di sepanjang 2016 hingga semester I/2018 yang dilakukan oleh 37 universitas/lembaga riset, yang melibatkan 127 peneliti senior dan 146 peneliti muda.
Sepanjang periode tersebut telah dihasilkan 101 publikasi ilmiah, 11 paten, dan tiga buku.
Bidang-bidang riset yang didanai tidak terbatas pada sisi hulu namun juga hilir, dari teknologi tepat guna sampai dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Beberapa riset unggulan yang didanai antara lain pembuatan bioplastik berbahan tandan kosong sawit, pengolahan kayu sawit, dan pembuatan surfaktan berbahan sawit untuk pemadam kebakaran.
Promosi perkebunan kelapa sawit juga telah dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Titik berat promosi di dalam negeri adalah kampanye positif sawit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk generasi milenial.
“Sementara fokus promosi di luar negeri lebih untuk meningkatkan citra nilai, dan memperluas pasar kelapa sawit dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha perkebunan dan Kementerian Perdagangan,” ungkap Dono.
Seminar yang menandai tiga tahun berdirinya BPDPKS ini juga menghadirkan sejumlah pembicara.
Antara lain, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perkenomian Musdhalifah Machmud yang menyampaikan paparan mengenai peran BPDPKS untuk mendukung sawit Indonesia yang berkelanjutan.
Tampil pula sebagai pembicara, Dekan Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto; Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Marwanto Hardjowiryono; dan pakar keuangan negara Mulia P. Nasution.
Sejumlah pembicara lain menyampaikan paparan mengenai upaya menciptakan sawit Indonesia yang berkelanjutan, seperti Kasubdit Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Edi Subiyantoro, Managing Director for Trading & Downstream PT Triputra Agro Persada Sutedjo Halim, Ketua Harian APKASINDO Amin Nugroho, dan ahli ekonomi Muhammad Fadhil Hasan. (*)
