TROPIS.CO, JAKARTA – Bioekonomi, sebuah metode pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti obat-obatan, pangan, pakan, material, dan energi, dapat menjadi solusi untuk pengurangan eksploitasi sumber daya alam berbasis fosil untuk atasi krisis iklim.
Pemerintah, melalui Bappenas, telah menjadikan bioekonomi sebagai salah satu topik utama di dalam RPJMN 2025-2045 sebagai bagian dari peta jalan transformasi ekonomi dan Pemilu 2024 merupakan momentum untuk terus mengembangkan bioekonomi.
Bioekonomi perlu terus dikembangkan karena menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2019, inovasi berbasis alam berkontribusi hingga 37 persen pada pengurangan emisi yang dibutuhkan untuk membatasi pemanasan global menjadi 1,5 derajat Celcius.
Selain itu, Laporan World Resources Institute (WRI) 2019 memperkirakan bahwa penyaluran investasi inovasi berbasis alam dan bioekonomi sebesar US$1,8 triliun mulai tahun 2020 hingga 2030 berpotensi untuk menghasilkan manfaat bersih sebesar US$ 7,1 triliun.
Baca juga: Presiden Jokowi Bersama Masyarakat Tanam Pohon untuk Hijaukan IKN
Keuntungan dari pelaksanaan bioekonomi selain dapat menjaga lingkungan juga berpotensi mendapatkan keuntungan finansial.
Laporan The Bioeconomy of 2030 keluaran OECD menambahkan nilai pasar bioekonomi global akan mencapai kisaran US$ 2,6 hingga US$5,8 triliun dalam rentang tahun 2025-2030.
Indra Darmawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, mengungkapkan komitmen Kementerian Investasi untuk mendukung rangkaian pengembangan portofolio investasi berkelanjutan untuk daerah-daerah yang mempromosikan komoditas berbasis bioekonomi, di mana agenda investasi di sektor tersebut diperkirakan akan menyerap sekitar US$45,4 miliar.
“Saat ini, sejumlah portofolio investasi lestari prioritas sedang diakselerasi.”
Baca juga: Negara G20 Apresiasi Kebijakan Iklim Indonesia
“Salah satunya, adalah Proyek Prioritas Industri Hijau Pengelolaan Kelapa Terintegrasi di Kabupaten Gorontalo yang sudah dalam status ready to offer dengan nilai investasi sebesar Rp643 miliar,” ujar Darmawan dalam keterangan persnya, Jumat (10/2/2024).
Pemerintah saat ini sudah mendetailkan rencana pengembangan berbasis bioekonomi, yang mencakup industri baru yang bersumber pada inovasi berbasis alam untuk produk-produk biosimilar dan vaksin, protein nabati, pangan biokimia, herbal dan nutrisi.
Selain itu, Indonesia tengah mendorong Penguatan Kerangka Regulasi atas Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik berorientasi Bioprospeksi dan Bioekonomi.
Penguatan hilirisasi dan pengembangan produk berbasis alam yang melibatkan pelaku usaha, penguatan riset dan inovasi nasional, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya genetik dan penegakan hukum terhadap upaya biopiracy, dan sinergi lintas sektor dari para pemangku kepentingan.
Baca juga: Pembangkit Listrik Tenaga Air Harus Sinergi dengan Konservasi
Dari sisi investasi, Kementerian Investasi/BKPM telah meluncurkan Panduan Investasi Lestari pada G20 lalu sebagai titik awal negara mendorong tumbuhnya bisnis lestari termasuk untuk UMKM, usaha besar, investasi dan pemerintah.
Tahun ini, Indonesia memiliki momentum besar yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak.
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) terus mengawal berbagai persiapan untuk senantiasa mendukung visi ekonomi lestari melalui hilirisasi komoditas bernilai tambah dari potensi keanekaragaman hayati sebagai bentuk dari pengembangan sektor bioekonomi, untuk dapat menjaga lingkungan serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
Pergantian kepemimpinan di tahun 2024 dapat menjadi momentum untuk akselerasi ekonomi restoratif di tingkat nasional maupun daerah untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus pengurangan emisi karbon.
Baca juga: Perubahan Iklim dan Polusi Tuntut Politik Hijau
LTKL sebagai asosiasi pemerintah kabupaten yang sudah melakukan kerjasama multipihak dalam mengembangkan berbagai kegiatan guna menerapkan pembangunan lestari di sembilan kabupaten sejak tahun 2017 berharap pemerintah nasional dan daerah selanjutnya dapat meneruskan perkembangan ekonomi lestari, sebagai tujuan jangka panjang bioekonomi.
Salah satu agenda LTKL-KEM di tahun 2024 adalah meneruskan rangkaian program kolaborasi dengan kabupaten dan mitra pembangunan dalam mengembangkan kesiapan kabupaten dalam mengimplementasikan ‘resep’ transformasi yurisdiksi berkelanjutan melalui bimbingan teknis bagi para kabupaten anggota melalui tindakan kolektif lima pilar esensial, yaitu (i) perencanaan, (ii) kebijakan dan regulasi, (iii) tata kelola multi-pihak, (iv) aksi bersama (inovasi & investasi), dan (v) pemantauan, pelaporan, dan komunikasi.
“Memasuki fase tumbuh di tahun 2024, LTKL akan bergerak lebih gigih untuk menjadi penopang yang kokoh secara kelembagaan, kemitraan, dan kapasitas.”
“Salah satu fokus utama dari tahap ini adalah membangun kapasitas setiap kabupaten dan memastikan para inisiator terutama generasi muda, perempuan, masyarakat adat dan komunitas lokal secara aktif berkontribusi untuk mewujudkan transformasi kabupaten lestari.”
Baca juga: Mahawan: Hindari Pemanasan Global Permanen, Buka Lebar Investasi Energi Bersih
“Idealnya, berbagai forum multi pihak beraksi untuk Indonesia yang subur tanahnya, jernih airnya, bersih udaranya, serta sejahtera rakyatnya,” ungkap Ristika Putri Istanti, Kepala Sekretariat LTKL.
LTKL berencana untuk mengawal komitmen terhadap visi dan misi ekonomi lestari dan pendekatan LTKL melalui dokumen perencanaan daerah, kebijakan payung untuk pendekatan pembangunan lestari di tingkat Peraturan Daerah dan kolaborasi program lintas dinas untuk seluruh kabupaten anggota.
Sejumlah strategi yang akan terapkan, di antaranya, adalah memperkuat kelembagaan Dinas dan Kelembagaan Multipihak di kabupaten – baik dari sisi kapasitas lembaga, kewenangan maupun sumber daya manusia.
Sementara itu, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) yang merupakan bagian dari ekosistem LTKL berfungsi sebagai katalisator untuk menjembatani kemitraan strategis antar pemangku kepentingan di sektor ekonomi hijau, termasuk pelaku bisnis, investor, pemerintah, dan mitra pembangunan, mengharapkan pemerintah baik nasional maupun daerah untuk sama-sama memiliki agenda dalam mewujudkan usaha dengan wawasan ekonomi restoratif dalam program kerjanya ke depan.
Baca juga: KLHK Segera Eksekusi Putusan Perdata PT Jatim Jaya Perkasa
Melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan business matching, KEM memberikan ruang bagi pelaku usaha berbasis alam untuk tumbuh melalui pendanaan hijau.
Java Kirana, pelaku usaha komoditas kopi dalam jejaring KEM yang menitikberatkan kesejahteraan petani dan lingkungan, telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam membangun sarana pemrosesan pasca panen dan pendampingan di Kabupaten Sigi.
“Awalnya, kami hanya mendampingi petani di area perkebunan kopi di kawasan Kabupaten Bogor, agar mereka lebih sejahtera.”
“Sekarang dengan bekerja sama dengan KEM, kami dapat membantu lebih banyak petani di daerah-daerah yang memiliki potensi,” ujar Noverian Aditya, co-founder Java Kirana.
