TROPIS.CO, BELITUNG – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Helmi Basalama minta agar struktur kelembagaan kelompok masyarakat tani hutan di tingkat tapak harus diperkuat.
Hal itu disampaikan Helmi, yang juga sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia KLHK, saat mengunjungi kawasan Perhutanan Sosial Juru Seberang dan Bukit Paramount di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Selasa (14/9/2021).
Pentingnya kelembagaan yang kuat dikatakan Helmi, demi terwujudnya misi pemerintah mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta keberhasilan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak secara berkesinambungan.
Terlebih saat pemerintah tengah masifnya menggerakan ekonomi masyarakat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pelaksana program, keberadaan kelompok tani hutan (KTH) yang kuat dibawa kepemimpinan kelompok yang visioner sangatlah menentukan keberhasilan mewujudkan misi pemerintah tersebut.
Sebut saja misalnya, dalam Program PEN mangrove yang sistem pembiayaan account to account, ini menuntut adanya kelembagaan yang solid, agar dana yang disalurkan itu lebih optimal dalam memacu gerak ekonomi masyarakat dan wilayah di kawasan pesisir saat pandemi .
Semua anggota kelompok harus dapat mengambil manfaat dari program ini, mulai dari pembibitan, pelaksanaan hingga pasca penanaman.
“Dalam Program PEN Mangrove kita membutuhkan bibit yang sangat banyak, karena pemerintah telah merancang merehabilitasi kawasan mangrove kritis seluas 600 ribu hektare hingga 2024 mendatang,” kata Helmi Basalama.
Dengan asumsi perkiraan kebutuhan bibit mangrove sebanyak 3300 hingga 5000 batang per hektare, maka paling tidak ini diperlukan bibit dalam kisaran 20 juta hingga 30 juta batang.
“Nah tentu bila kelembagaannya kuat akan mampu memanfaatkan peluang yang sangat besar ini,” ungkap Helmi.
Dalam kunjungan ke Belitung ini, Helmi Basalama didampingi Direktur Konservasi Tanah dan Air Zaenal Arifin dan Ketua Pokja PEN Mangrove BRGM wilayah Sumatera Ones dan Kepala Balai PDASRH Baturusa Cerucuk Tektianto.
Helmi juga memanfaatkan kunjungannya itu berdialog dengan sejumlah pengurus KTH Juru Seberang dan KTH Bukit Paramount.
Dia minta agar pengurus kelompok untuk menyiapkan kader kader sebagai persiapan generasi dalam mengelola kawasan Perhutanan Sosial yang dikembangkan.
“Adanya kader ini sangat penting mengingat lamanya izin yang diberikan, yakni 35 tahun dan bila berkembang baik bisa diperpanjang hingga 35 tahun lagi,” tegasnya.
Dengan demikian kawasan hutan yang dikembangkan melalui pendekatan Perhutanan Sosial dan telah memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat luas ini, bisa berkesinambungan dan terus berkembang.
Dalam pengkaderan ini, Helmi sempat menawarkan kepada pengurus kelompok PS Bukit Paramount, untuk memberikan kesempatan bagi putra dan putrinya mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Kehutanan di kabupaten dengan biaya KLHK. (*)
