TROPIS.CO, BOGOR – Direktur Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, I.B Putra Pratama, menilai peran dan keberadaan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai belum efektif.
“Ini mengakibatkan pengelolaan DAS di Indonesia secara terpadu belum berjalan optimal,” katanya dalam kegiatan Pertemuan Forum DAS tingkat Nasional 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/11/2018).
Menurutnya, tidak efektif, itu banyak faktornya, salah satu faktor yang mungkin menghambat adalah memimpin Forum DAS tidak seperti di birokrasi, memerlukan keahlian khusus, jaringan kerja, induvidu yang berkapasitas dan berkualtas.
“Sumber daya manusia seperti ini juga belum banyak kita punya. Selain itu, faktor penghambat lainnya masalah klasik yakni persoalan anggaran, dan minimnya dukungan dari sejumlah pihak, sehingga kegiatan belum optimal,” ujar Putra Pratama.
Dia mengatakan, keberadaan Forum DAS unik, ada daerah yang berhasil menjalankan, ada pula yang belum optimal, tetapi, tidak bisa kesuksesan di suatu daerah bisa terjadi di daerah lain.
Guna membedah berbagai persoalan yang dihadapi, KLHK memfasilitasi pertemuan Forum DAS untuk mengenali permasalahan yang ada.
“Pertemuan ini salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah itu (belum efektifnya Forum DAS),” tuturnya.
Selain itu, pertemuan ini juga untuk mendorong terbentuknya badan otoritas sendiri yang memiliki kekuatan untuk menjalankan pengeloalan DAS terpadu, hingga memberi sanksi hukum.
Ia berpandangan, sudah lama usulan untuk dibentuknya badan khusus yang memiliki otoritas dalam koordiansi pengelolaan DAS tetapi belum juga direalisasikan, hingga akhirnya terbentuk Forum DAS sebagai langkah awal agar pengelolaan DAS.
Menurutnya, pengelolaan DAS secara terpadu diperlukan mengingat kondisi DAS di Indonesia yang kritis cukup banyak.
Padahal ancamanya jelas, kerusakan DAS berdampak pada bencana alam seperti banjir, longsor dan lainnya.
“Urgensi Forum DAS ini karena tidak ada organisasi atau institusi yang punya otoritas penuh mengelola DAS, yang punya kekuatan untuk mengkoordinir lintas sektor,” ucap Putra Pratama.
Forum DAS hadir untuk menjawab pentingnya pengkoordinasian pengelolaan DAS secara terpadu, mengingat persoalan DAS tidak bisa diatasi tanpa ada koordinasi arah sektor, antarwilayah, hingga pelibatan masayrakat.
Tidak hanya itu, dalam pengelolaan DAS secara terpadu, tupoksi setiap instansi juga perlu ditijau lahi supaya memiliki persepsi yang searah.
“Sekarang sebagian malah kontradiktif, seperti pertanian dengan kehutanan. Contoh kasus, persoalan Danau Rawa Pening yang terkena sedimentasi, ditumbuhi enceng gondok, yang kemungkinan mengancam keberadaan danau.”
“Penyebab sedimentasi dari pupuk lahan pertanian di sekitar danau yang mengakibatkan perairaannya menjadi subur,” ujarnya.
Putra Pratama menyatakan bahwa bagi pertanian hal ini sudah menjadi tugasnya membangun pertanian, supaya produksi terus meningkat, tetapi bagi Forum DAS di bawah KHLK kondisi tidak boleh terjadi.
“Jadi menyatukan yang kontradiktif ini yang menjadi tantangan,” pungkasnya.
Forum DAS menggelar pertemuan tingkat nasional yang dihadiri perwakilan Forum DAS di 34 provinsi.
Acara digelar dalam bentuk forum diskusi yang mengangkat berbagai isu, seperti penguatan kelembagaan dan peran forum DAS, sharing peran multi pihak dalam pengelolaan DAS, implementasi pengelolaan DAS Citarum, serta implementasi Perda tentang pengelolaan DAS. (*)
