TROPIS.CO, JAKARTA – Sebagai unit pengelo hutan di tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) hendaknya dijadikan strategi dalam penguatan Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD).
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Widiyanti, mengatakan itu menjawab TROPIS.CO seiring dengan peran yang akan dimainkan KPH dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) yang kini telah menjadi isu lingkungan dunia.
“KPH sebagai unit pengelola hutan di tapak sangat signifikan berkontribusi pada penurunan EGRK melalui upaya penurunan deforestasi dan pembangunan hutan,” tutur Laksmi di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).
Menurutnya, KPH dilengkapi dengan instrumen dan sumber daya, diawali dengan sistem perencanaan yang baik, pengelolaan yang berbasis lingkungan lestari, diyakini fungsi hutan akan terjaga.
Terlebih di dalam program REDD, tentu eksistensi KPH ini akan sangat penting karena KPH ini bisa dijadikan strategi dalam penguatan REDD.
“KPH yg kuat dan berdaya akan mampu mendorong semua stakeholders di tapak utk mensukseskan upaya pengurangan deforestasi dan degradasi lingkungan dan pembangunan hutan,” ucap Laksmi.
Hanya memang, di dalam implementasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing di lapangan sehingga dalam pengelolaannya itu tidak hanya mampu mempertahankan fungsi hutan, tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitar kawasan KPH.
“Pendapatan masyarakat harus meningkat sebab hanya dengan meningkatnya pendapatan, mereka sejahtera,” pungkasnya. (*)
