Antisipasi Kekeringan Tahun Ini Lebih Panjang

Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, mengingatkan agar untuk mengantisipasi kemarau tahun ini yang lebih panjang. Foto : Setpres
Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, mengingatkan agar untuk mengantisipasi kemarau tahun ini yang lebih panjang. Foto : Setpres

TROPIS.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo minta semua jajaran untuk mengantispasi dan melakukan langkah mitigasi terhadap kekeringan di musim kemarau tahun ini, terutama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memantau dan mengendalikan potensi titik-titik panas atau hot spot yang ada.

Presiden melontarkan itu ketika memberikan pengantar dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/7/2019).

“Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September,” tutur Presiden.

Beberapa daerah di Indonesia, menurut Presiden, sudah mengalami keadaan tanpa hujan dengan rentang waktu yang bervariasi.

Mulai dari 21 hari tanpa hujan atau berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan atau berstatus siaga, hingga 61 hari tanpa hujan atau berstatus awas.

“Terjadi di beberapa provinsi, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT,” tutur Kepala Negara.

Oleh karena itu, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi serta mitigasi terhadap dampak kekeringan ini.

“Saya juga minta dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari.”

“Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor,” ujarnya.

Secara khusus, Presiden meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantau dan mengendalikan potensi titik-titik panas  atau hot spot yang ada.

“Kita harapkan kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari,” pungkas Presiden Joko Widodo. (*)