TROPIS.CO, PADANG- Program perhutanan sosial yang dilakukah di wilayah Sumatera Barat, tak hanya mampu menjaga kelestarian hutan, namun juga diyakini bisa memberikan kesejahteran bagi masyarakat di sekitar hutan.
Salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan hutan sosial itu lewat jalur kepariwisataan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Yozarwardi kepada awak media mengatakan bahwa pengembangan kehutanan bagian dari program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini hingga lima tahun ke depan. “Ini juga merupakan isu nasional dan prioritas di Kementerian LHK. Sementara, bagi Sumbar, yang kawasan kehutanannya sebesar 54,43 persen, dan banyak nagari dan desa di dalamnya, program ini tentunya menjadi sangat relevan bagi pembangunan kehutanan Sumbar,” ujar Yozarward, yang dalam kesempatan itu didampingi juga oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat Siti Aisyah.
Menurutnya pembangunan kehutanan Sumbar diarahkan untuk berbasis masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berdayaguna dan mampu mendapat manfaat dari kawasan kehutanan itu sendiri. Pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan aktivitas kepariwisataan.
Diungkapkan Yozarwardi dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani hutan di tahun 2022, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, setelah dilakukan pengembangan kawasan perhutanan sosial yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan.
berdasarkan data survei yang dilakukan Dinas Kehutanan Sumbar tahun 2021, pendapatan rata-rata para petani hutan per bulannya Rp1.779.710. Sedangkan di tahun 2022 mengalami peningkatan. Dari hasil survei diketahui pendapatan rata-rata petani hutan per bulannya meningkat menjadi Rp1.978.367.
“Peningkatan sebesar 11,16 persen, yaitu sebesar Rp198.657,” sambung Yozawardi.
Mewakili Pemerintah Provinsi, ia akan mendorong masyarakat yang berada di kawasan perhutanan sosial bisa mendayagunakan segenap potensi yang ada di lingkungan mereka. Misalnya brand Solok Rajo di Nagari Aie Dingin, Kabupaten Solok, didorong oleh pemerintah untuk terus berkembang melalui berbagai intervensi.
Intervensi pemerintah dalam bentuk dukungan alat ekonomi produktif yang saat itu diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, berupa alat pengolah kopi senilah Rp196 juta yang merupakan hibah Dishut Sumbar dan sarana prasaran wisata seperti tenda glamping dan ATV senilai total Rp200 juta, juga merupakan hibah Dishut Sumbar.
Kawasan Solok Rajo , digambarkan Yozarwardi, sebagai wilayah yang menjanjikan kenyamanan sebuah destinasi wisata bagi para wisatawab, dengan adanya kedai kopi yang menyajikan menu kopi khas Solok Rajo, dan juga adanya glamping yang belakangan diketahui disewakan Rp600 ribu per hari untuk menginap para wisatawan yang datang ke destinasi wisata Solok Rajo di Nagari Aie Dingin tersebut.
Dukungan berupa bantuan sarana prasarana, diharapkan bisa membantu pendapatan para pelaku usaha atau pun petani hutan yang terlibat di dalamnya.
Pemprov Sumbar , melalui Dishut Sumbar, juga memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok pengembangan usaha perhutanan sosial lainnya, seperti Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sambungo dengan destinasi wisata pantainya, LPHN Pelangai Gadang dengan destinasi wisata air terjunnya, HKm Beringin Sakti dengan destinasi wisata Puncak Koto Panjang-nya, dan lain lain yang tersebar di wilayah Sumatera Barat.
Menurut Yozarwardi, dorongan berupa bantuan ini diharapkan, menjadi stimulus yang mampu menggairahkan lebih jauh lagi pergerakan perekonomian yang melibatkan kawasan perhutanan sosial berikut para pelakunya.***
