Bambang Hendroyono: Desain Implementasi Berbasis Tapak Mampu Jadi Solusi Permanen Mencegah Karhutla

Bambang Hendroyo, Sekjen Kementerian LHK yang juga menjabat Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lesrtari, sangat meyakini penerapan desain pencegahan Karhuta berbasis tapak, bakal menjadi solusi permanen dalam pencegahan Karhutla. Foto: TROPIS.CO/Andeska
Bambang Hendroyo, Sekjen Kementerian LHK yang juga menjabat Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lesrtari, sangat meyakini penerapan desain pencegahan Karhuta berbasis tapak, bakal menjadi solusi permanen dalam pencegahan Karhutla. Foto: TROPIS.CO/Andeska

TROPIS.CO, JAKARTA – Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berbasis Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) melalui resor-resor diyakini Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), akan lebih berhasil.

Karenanya, kini tengah dikembangkan desain implementasi pencegahan Karhutla berbasis  tapak dan Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pilot project.

KPH selain berperan sebagai mediator dan fasilitator, melakukan kegiatan ekonomi, juga mencegah Karhutla.

“Pilot project ini diawali melalui pendekatan resor karena sebagai unit terkecil di bawah naungan KPH”.

“KPH berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga bersama-sama mencegah Karhutla,” ujar Bambang lewat konferensi video di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Masih Ada Perusahaan Perkebunan Sawit yang Tidak Menyerahkan Dokumen Pemulihan Gambut

 

rapat melalui on-line menjadikan Kalbar sebagai pilot project desain implementasi cegah karhutla berbasis tapak

Selain itu, terintegrasinya berbagai instansi terkait guna turut dalam pencegahan Karhutla dan menjadi satu kemasan di tingkat tapak yakni KPH maka akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pencegahan Karhutla.

“Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada KPH diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak,” ucap Bambang Hendroyono.

Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan gubernur melalui pembangunan resor sebagai unit pengelolaan terkecil dibawah naungan KPH dan akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, serta anggaran untuk pencegahan Karhutla di tingkat tapak.

Dengan dukungan gubernur, personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK HTI/IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, Babinkamtibmas Polri, Babinsa TNI, perangkat desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan Karhutla di tingkat tapak.

Untuk itu, Bambang Hendroyono menghimbau untuk terus melakukan komunikasi yang intensif dalam kaitan pencegahan Karhutla sehingga dengan komunikasi yang baik dan kerja bersama maka Karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Saya berharap kedepan sinergi penguatan resor KPH dan Desa mandiri dapat menjadi kekuatan bersama mencegah Karhutla,” pungkasnya menutup rapat.

Rawan Karhutla

Sebagai salah satu alasan mengapa Kalimantan Barat dijadikan pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH, mengingat Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi rawan Karhutla.

Tahun lalu, dari sekitar 857.756 hektare luas Karhutla, dalam masa Januari hingga September, luas Karhutka di Kalimantan Barat menempati urutan kedua setelah Kalimantan Tengah.

Dalam masa sembilan bulan itu, setidaknya ada 127.462 hektare hutan dan lahan yang terbakar di sekitar kawasan khatulistiwa  itu.

Padas saat ini, kata Bambang Hendroyono, Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta hektare dari anggaran APBD.

KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 hektare yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017.

 

Tahun 2019, disebutkan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar, adalah  yang terparah dalam 5 tahun terakhir, setidaknya 127 ribu hutan dan lahan  terbakar, dalam masa 9 bulan, Januari – September 2019.

Lewat sambungan video conference yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi Karhutla berbasis tapak.

Menurutnya, di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi Karhutla.

“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari Karhutla,” ucap Sutarmidji dari Pontianak.

Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020.

Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.

Soal SDM yang bekerja di KPH, Sutarmidji menegaskan agar diisi oleh tenaga profesional dan kompeten bidang kehutanan yang berasal dari lulusan fakultas kehutanan.

Bahkan Gubernur Kalbar tersebut mengusulkan kepada KLHK untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Ristek Dikti, agar mahasiswa dari jurusan kehutanan dapat magang atau bekerja di resor KPH selama waktu tertentu sebagai pengganti tugas akhir skripsi di kampusnya.

Dalam rapat virtual yang juga dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Wakapolda Kalbar, Walikota/Bupati se-Kalbar, OPD Provinsi Kalimantan Barat, KPH dan UPT KLHK se-Kalbar serta APHI dan Gapki, Sutarmidji berharap melalui KPH seluruh potensi yang ada seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyatakann personilnya siap membantu pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, Satgas Karhutla Kodam Tanjungpura sampai hari ini telah memadamkan titik api sebanyak 879 titik dengan luasan areal 130 hektare.

Kondisi ini dikatakan Muhammad Nur, jika bandingkan dengan karhutla tahun 2019, turunnya cukup signifikan.

“Kita berharap mudah-mudahan dengan program yang ada di tambah nanti dengan pembentukan resor di unit-unit KPH bisa menekan lagi tingkat karhutla yang terjadi,” ungkapnya.

Baca juga: WHO Hapus Himbauan Menyesatkan Terkait Sawit

Begitu juga dengan Wakapolda Kalbar Brigjen Imam Sugianto menyatakan kesiapan mendukung program KLHK dan Gubernur Kalbar dalam upaya pengendalian Karhutla baik dari aspek pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau tahun 2020 secara umum normal, namun di beberapa wilayah diprediksi lebih kering dari musim kemarau tahun 2019.

Puncak musim kemarau di daerah Rawan Karhutla di Pulau Sumatera seperti Riau, Jambi dan Sumatera Selatan diperkirakan akan mengalami lebih awal yaitu mulai bulan Mei 2020, sedangkan untuk Pulau Kalimantan akan mengalami mulai Bulan Juli 2020. (Trop 01)