TROPIS.CO, YOGYAKARTA – Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) Tahun 2018 di Hutan Pinus Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta pada hari Jumat (28/9/2018).
Festival KPH dan PUSAKA selama dua hari tersebut menampilkan berbagai teknologi usaha kehutanan serta hasil hutan kayu dan non-kayu.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan, “kita harus bersyukur bahwa hutan Indonesia tidak hanya berperan mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan lingkungan sebagai paru-paru dunia, namun juga menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.”
Berbagai produk kehutanan baik kayu maupun non-kayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti block log, plywood, vinyl, hingga madu, gula aren, kopi, teh, sutera, bahkan sektor wisata alam seperti Hutan Pinus Mangunan.
“Saya tahu Hutan Pinus Mangunan ini dari Instagram,” ungkap Kepala Negara.
Keindahan Hutan Pinus Mangunan menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berekreasi dan berinteraksi dengan alam.
Menurut data Kementerian LHK, dalam satu tahun Hutan Pinus Mangunan dapat dikunjungi oleh 2,5 juta pengunjung dengan perolehan dana total hingga Rp10 miliar, dimana 75% keuntungan diterima oleh masyarakat dan 25% untuk KPH.
Selain manfaat yang di dapat dari sektor wisata alam, beberapa perwakilan masyarakat yang diundang Presiden Joko Widodo untuk naik ke atas panggung juga menuturkan bahwa mereka memperoleh manfaat ekonomi dari produk hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Ashari Tukimin, salah satu warga yang tergabung dalam Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan, menuturkan bahwa saat ini dia mengelola enam hektare lahan hutan untuk dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ulat sutera.
“Alhamdulillah keluarga saya sejahtera,” tutur Ashari.
Presiden Joko Widodo menyadari potensi hutan Indonesia yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan namun juga dapat menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi melalui berbagai alternatif usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat bersama para pihak.
“Sejak empat tahun lalu saya perintahkan dibentuk KPH untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Saya mau ini diteruskan dan jangan berhenti,” tegas Presiden.
KPH merupakan unit pengelola hutan di tingkat tapak yang berperan penting dalam pengelolaan hutan untuk dapat menjamin fungsi ekologis, ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan.
Dalam laporannya Menteri LHK SIti Nurbaya menyatakan, “KPH merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola hutan Indonesia.”
Menteri Siti juga menekankan keberadaan KPH akan memberi kepastian areal kerja dan menghindari open access, memastikan wilayah tanggung jawab pengelolaan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan usaha, meningkatkan legitimasi status kepastian hukum wilayah kelola hutan, serta untuk terlaksananya kriteria dan standar pengelolaan hutan lestari.
Festival KPH dan PUSAKA menyajikan pengalaman-pengalaman dari para KPH di tingkat tapak dalam perwujudan produktivitas hutan lestari yang lebih dinamis dan manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan.
Diharapkan kegiatan ini akan membangun citra dan membangun kapasitas seluruh stakeholder lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih siap dalam berbenah diri, membuka diri dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia. (*)
