KLHK Mesti Pertahankan Kinerja dan Penilaian WTP

Menteri LHK Siti Nurbaya melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto : Kementerian LHK
Menteri LHK Siti Nurbaya melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto : Kementerian LHK

TROPIS.CO, JAKARTA – Banyak catatan penting dan dukungan khususnya dari Komisi IV dan Komisi VII DPR RI agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat mempertahankan kinerjanya, dalam arti capaian termasuk penilaian BPK tentang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan hal itu dalam kata sambutannya kala menlantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Para pejabat yang dilantik yaitu Edy Subagyo sebagai Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Irmansyah Rachman sebagai Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal, Muhammad Yunus sebagai Inspektur Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal, dan Tri Bangun Laksana sebagai Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal.

Dalam sambutannya, Menteri Siti mengungkapkan bahwa KLHK juga tengah berupaya keras untuk mencapai sasaran kerjanya, baik secara fisik maupun keuangan, berdasarkan program-program yang sudah ditetapkan.

“Waktu saya menjabat Sekjen DPD mendapat enam kali WTP, dan hanya tiga (K/L) yang mendapat WTP waktu pertama kali diuji coba yaitu Setjen DPD, MK dan Kemenpera, waktu itu masih kementerian negara.”

“Jadi sebetulnya menurut saya, itu (sasaran kerja) harus kita kejar dan harus kita capai. Saya yakin itu (status WTP) bisa kita pertahankan,” ujarnya optimistis.

Selain itu, Menteri Siti menegaskan bahwa pengawasan itu harus berorientasikan untuk membina bersama-sama.

“Konsep pengawasan birokrasi adalah “Binawas”, yakni pembinaan dan pengawasan. Jadi pengawasannya dalam rangka pembinaan.”

“Oleh karena itu, saya pesan betul pentingnya pengawasan pada semua unit kerja Eselon I,” kata Menteri LHK itu.

Menurutnya, proses mutasi maupun promosi pejabat secara umum ada tiga tipe karakter pekerjaan seorang birokrat.

Pertama yaitu tipe koordinatif friendship, yang biasanya mengharuskan adanya kedewasaan, jaringan yang baik, kesabaran, dan pengetahuan yang lebih.

Tipe yang kedua adalah tipe yang prestasi teknis, yang bergelut dengan report, aktivitas di laboratorium, atau melakukan pengukuran. Kemudian tipe ketiga yaitu powership, yang memerlukan kekokohan dan leadership yang kuat.

“Oleh karena itu, ruang-ruang (untuk ketiga tipe) ini harus disediakan, ruang Eselon III promosi ke Eselon II, Eselon IV promosi ke Eselon III, tentu saja Eselon II promosi ke Eselon I (sesuai ketentuan).”

“Itu harus dipersiapkan, tidak bisa berjalan seperti itu saja, harus betul-betul dilihat identitas dan karakter pekerjaannya.”

“Jadi saya meminta perhatian untuk dua hal ini, disamping kita perhatikan prinsip merit system-nya, kita jaga juga kinerjanya, baik performa direktorat ataupun pusat-pusat dan biro-biro,” ujar Menteri Siti.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Siti juga menyampaikan bahwa sebetulnya banyak prestasi-prestasi KLHK yang perlu dipersiapkan lebih baik lagi.

Karena untuk menjadi profesional itu selain integritas, ukuran sasarannya harus jelas, obyektif, dan terukur.

Menteri Siti berpesan agar lembaga ini terus dijaga marwahnya, wibawanya, juga prestasinya.

“Kita sudah mendapat berbagai apresiasi sebetulnya, walaupun kadang mendapat tantangan dari eksternal,” ucapnya.

Jadi, menurut Menteri Siti, kalau kita ditimpuki orang, batunya kita kumpulkan, dan kita bangun rumah kita bangun dari batu-batu tersebut, itu namanya keren.

“Jadi pesan saya, kita bekerja sama-sama dan saya berterima kasih atas semua capaian itu,” pungkas Menteri Siti. (*)