TROPIS.CO, JAKARTA – Berbagai tantangan menghadangi laju pertumbuhan industry kayu lapis nasional dalam lima tahun terakhir. Walau sempat bergairah hingga mampu meraup devisa dalam kisaran US$1,98 miliar dolar setiap tahun, namun sejak pertengahan tahun kemarin redup kembali, hingga saat ini.
Dan kini, kendati produk kayu lapis Indonesia secara legalitas sudah diakui EUDR, tapi masih harus memenuhi aspek sustainability dengan dilengkaopi informasi geo-location untuk mempertegas bahwa produk panel kayu itu bukan berasal dari areal terjadinya deforestasi.
Saat pembukaan Musyawarah Nasional – Munas Asosiasi Panel Kayu Indonesia, di Jakarta, Rabu (22/11/2023), Bambang Soepijanto memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi industri kayu lapis nasional dalam lima tahun terakhir.
Dalam wadah Asosiasi Panel Kayu Indonesia – APKINDO, yang dipimpinnya sejak 2018 hingga Nopember 2023 ini, industri kayu lapis harus berjibaku menghadapi berbagai persoalan global yang cukup berat, hingga sampai kini masih sangat dirasakan, dan membuat performa produk kayu lapis di pasar global, belum membaik.
Bambang merinci tantangan yang dihadapi itu; mulai dari pandemi Covid 19, kenaikan drastis biaya logistik transportasi laut, perang dagang Amerika – Cina, hingga perang benaran, Rusia – Ukraina yang tak jelas kapan redahnya. “Semua permasalahan ini telah memicuh berbagai krisis dunia, seperti , seperti krisis pangan, krisisi energy, bahkan juga krisis keuangan,”ungkapnya.
Walau dalam 5 tahun terakhir, produk kayu lapis Indonsia, terasa kurang bergairah di pasar global, namun demikian diakui Bambang, industri kayu lapis masih dapat bertahan, hingga berkontribusi nyata meraup devisa dalam nilai yang cukup signifikan setiap tahunnya. “ Volume ekspor setiap tahunnya tak kurang dari 3,74 juta m3 bernilai US 1,98 miliar dolar,”lanjutnya.
Pada awalnya disebut Bambang Soepijanto, prospek ekspor produk kayu lapis ini, sempat memberi harapan. Volume dan nilai ekspornya mengindikasikan ada peningkatan, walau perekonomian dunia sangat lesu dibantai pandemic covid 19. Tapi, menjelang pertengahan tahun kemarin, 2022, meredup kembali, hingga menyebabkan performa ekspor kayu lapis menjadi kurang baik, sampai sekarang ini.
“ Pertumbuhan sangat lamban, hanya sekitar 0,67 persen dari aspek volume, dan dari nilai, justru turun relative tinggi, mencapai 3,72 persen ketimbang 2018,”ungkap mantan pejabat tinggi Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, tampaknya sangat memaklumi, apa yang disampaikan Ketua Umum Apkindo itu. Bahkan, tak sebatas itu, Menteri Siti pun, seakan menguatkan, bahwa betapa beratnya tantangan yang dihadapi berbagai produk industri kehutanan Indonesia. Artinya, tidak hanya kayu lapis, tapi juga produk perkayuan lainnya.
Pasca pandemi 19, tantangan utama industry pengolahan hasil hutan, termasuk industry kayu lapis, adalah perjuangan mendapatkan bahan baku sesuai kapasitas. Kekurangan bahan baku, kata Menteri Siti Nurbaya dalam sambutan pembukaan Munas yang dibacakan Plt Dirjen Pengelolaa Hutan Lestari, Agus Justianus, jelas bakal membuat industri tidak efsisien.
Biaya produksi, dipastikan meningkat sangat tinggi, mencapai 45 persen. Sementara pasar belum pulih, kemampuan daya beli konsumen sangat lemah, bahkan ada indikasi cenderung menurun. Sungguh ini semua persoalan yang sangat berat, tak hanya bagi industri kayu lapis, tapi juga produk hasil hutan lainnya.
Terlebih kini, terkait ramainya diperguncingkan pebisnis global, karena disetujuinya peraturan baru oleh Uni Eropa, yakni EUDR, European Union Deforestation – free Regulation. Ketentuan ini disebut Siti Nurbaya, mensyaratkan produk hasil hutan yang masuk Uni Eropa tidak hanya legal, tapi keterlacakannya dapat membuktikan tidak berasal dari deforestasi. Dan EUDR ini akan diberlakukan penuh , mulai akhir tahun 2024.
Adapun tujuan EUDR, jelas Menteri Siti Nurbaya, untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk produk pertanian dan kehutanan yang masuk ke Eropa. Karenanya, tidak sebatas produk kayu lapis, melainkan juga termasuk beberapa komoditas lain, seperti produk minyak kelapa sawit, kopi, kakoa, dan dua produk lain yang tidak mempengaruhi perdagangan Indonesia, yakni kedelai dan daging sapi.
Indonesia, dalam diplomasi international, lanjut Menteri Siti, bersama 17 negara lain yang tergabung dalam LMCS atau Like Minded Countries, telah menyampaikan penolakan terhadap EUDR. Kebijakan Masyarakat Ekonomi Eropa ini, dinilai bersifat diskriminatif, hingga dikhawatirkan bakal melemahkan posisi UMKM dan petani. Mereka akan dibebani system due diligence, atau uji tuntas terhadap produk yang mau dieskpor ke Uni Eropa.
“ Surat pernyataan LMCS sudah dikirim ke World Trade Organization atau WTO, dan akan menjadi refrensi apabila gugatan terhadap EUDR masuk dalam ranah hukum international,”kata Menteri Siti Nurbaya.
Kendati EUDR tidak bisa dibatalkan, karena sudah disetujui oleh entitas tertinggi di Uni Eropa, namun dalam menunggu proses hokum dan diplomasi, Menteri Siti Nurbaya minta, agar para pelaku ekspor komoditas yang dinyatakan dalam EUDR, harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses due diligence oleh setiap implementing authority setiap Negara Uni Eropa.
Hanya memang, untuk produk kayu termasuk panel kayu, sertifikasi SVLK – Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, telah diakui legalitasnya dalam EUDR. Hal ini, menurut Menteri Siti Nurbaya, telah dinyatakan di dalam paragraph 81 EUDR. Sehingga produk panel kayu yang bersertifikat SVLK telah memenuhi delapan kreteria “legalitas” yang disyaratkan EUDR.
“Namun demikian, aspek sustainability SVLK belum diterima, karenanya untuk memenuhi aspek itu, atau aspek kelestarian, SVLK perlu dilengkapi dengan geo-location, ini dimaksudkan agar dalam uji tuntas, keterlacakan asal bahan baku dapat diketahui asalnya, tidak dari areal terjadinya deforestasi,”Jelas Menteri Siti lagi.
Karenanya, Menteri Siti Nurbaya sangat memaklumi, dengan kurangnya pasokan bahan baku, dan lesunya pasar international, telah menempatkan industri panel kayu pada posisi sulit. Dan sangat wajar bila kemudian, sejumlah industry menurunkan kapasitasnya. Karenanya, dalam kondisi sulit ini, Menteri Siti minta agar APKINDO yang mempunyai tugas koordinasi dan advokasi untuk dapat merumuskan strategi berdasarkan inovasi dan scientific based, agar pertumbuhan dan daya saing industri panel kayu Indonesia, terus terjaga, bertahan dan mampu keluar dari kemelut global ini.
“ Pemerintah sebagai fasilisator siap mendukung dan berkolaborasi dengan asosiasi untuk menemukan jalan keluar bagi pengembangan industri panel kayu nasional hingga bisa kembali berjaya, seperti masa masa sebelumnya,”kata Menteri Siti, sembari menambahkan, bahwa dalam merumuskan strategi, sebaiknya diutamakan inovasi dan peningkatan kualitas produk panel kayu untuk mempertahankan daya saing, serta memperluas jaringan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Munas APKINDO yang berlangsung 2 hari, hingga Kamis petang, ternyata, bagi kalangan industri kayu lapis, bukan sebatas merumuskan strategi keluar dari kemelut global, agar mampu meningkatkan nilai ekspor produk kayu lapis, atau sebatas memilih Ketua Umum untuk priode 2023 – 2028, tapi lebih dimaknai sebagai ajang reuni dari pengusaha pengusaha gaek yang diera tahun 80-an hingga 90-an sempat berdaya dalam bisnis perkayuan nasional.
Dari sekitar 150 pengusaha industry kayu lapis yang hadir, tampak, mantan ketua Umum Apkindo sebelum Bambang Soepijanto, dan owner kelompok usaha Surya Dumai, Martias. Ada juga Handjaja, Kayu Lapis Group, Supendi, bos kayu asal Riau, mantan Ketua APHI Adi Warsita, Irwan Soebardja, David Sumalindo, Eddi Kuntarso, dan sejumlah pengusaha perkayuan lainnya.
Bambang Soepijanto, berharap siapapun Ketua Umum APKINDO dalam masa 5 tahun mendatang, hendaknya APKINDO tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional. Peran sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyumbang devisa Negara, penyedia lapangan kerja, tetap konsisten dengan komitmen komitmen pembangunan, termasuk dalam mendukung program pemerintah, mewujudkan net zero emission untuk Indoensia lebih maju, lestari dan makmur.
“ Saya sangat menyakini kondisi ekonomi global akan segera pulih, dan APKINDO akan lebih gesit lagi memainkan perannya, meningkatkan kontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,”tandas Bambang.
