TROPIS.CO – JAKARTA, Masifnya program penanaman yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan dan pendekatan perhutanan sosial, telah mampu menekan luasan deforestasi dalam masa dua tahun terakhir.
Pada priode 2021 – 2022, telah terjadi deforestasi seluas 119,4 ribu hektar. Luasan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ketimbang priode 2020 – 2021 yang masih mencapai, mendekati 140 ribu hektar. Namun dengan adanya penanaman baru yang dalam dua tahun terakhir mencapai 15,4 ribu hektar, maka dalam hitungan luas, bahwa deforestasi netto hanya sekitar 104 ribu hektar.
“Artinya di balik deforestasi ada juga reforestasi, luasannya mendekati 15,4 ribu hektar, atau sekitar 8,4 persen,”kata Ruanda Agung Sugardiman, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (26/06).
Kata Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, bila dilihat trennya, berdasarkan data sebelumnya , maka deforestasi tahun ini, relatif rendah dan cenderung stabil.
“Nah, ini harus kita akui bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang signifikan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL Belinda A. Margono, saat mendampingi PLt Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan itu, menjelaskan angka deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu hektar itu, berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektar setelah dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha.
Walau diakui Ruanda, bahwa kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan.
Namun di balik itu, juga ada penanaman baik yang dilancarkan pemerintah melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, maupun oleh masyarakat secara swadaya, termasuk di dalamnya, kegiatan penanaman yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial.
Sebab, lanjut Ruanda, sembari mereka memanfaatkan potensi hutan bukan kayu, tapi mereka juga menanam tanaman hutan dan tanaman produkif yang mampu menciptakan tutupan kawasan hutan baru. “Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, kami melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL Belinda A. Margono, saat mendampingi PLt Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan itu, menjelaskan angka deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu hektar itu, berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektar setelah dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha.
Sebagai pembanding, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha.
Luas deforestasi bruto tahun 2021-2022 tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 106,4 ribu ha (89,1%), di mana 70,9% atau 75,4 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 31,0 ribu ha atau 29,1% berada di luar kawasan hutan.
Bersifat dinamis.
Lebih lanjut, Ruandha mengungkapkan kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan.
“Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, kami melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun,” katanya.
Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP).
Pemantauan ini dilakukan menggunakan data utama citra satelit landsat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta ha atau 51,2 % dari total daratan, dimana 92,0 % dari total luas berhutan atau 88,3 juta ha berada di dalam kawasan hutan.
