Bersinergi
Keberadaan kamar masyarakat dan kamar LSM dalam DKN akan dioptimalkan, bersinergi dengan kamar pemerintah, bisnis dan akademisi, DKN harus lebih banyak mendengarkan keinginan masyarakat di tingkat tapak yang kemudian dielaborasi dalam menyusun masukan-masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah.
“Dari tapaklah peran DKN ini, dengarkanlah suara-suara mereka, dengarkanlah apa yang dihadapi mereka di lapangan, dengarkanlah perwakilan-perwakilan mereka.”
“Karena kalau dari pengalaman saya, jika tidak berasal dari tapak masyarakat, sulit bagi DKN untuk memposisikan masukan-masukan strategis,” jelas Bambang.
Bambang pun berpesan agar penguatan kelembagaan DKN dilakukan melalui penguatan DKN dan DKD di propinsi untuk sinergitas dan fasilitasi program kerja pusat dan daerah.
Di samping itu, mengokohkan positioning DKN dengan semakin banyak terlibat pada diskusi-diskusi yang saat ini lebih intens terjadi di tengah masyarakat terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup.
Program kerja DKN juga diharapkan tidak terlalu banyak, namun fokus dan memiliki benang merah dengan kebijakan Pemerintah.
“Saya berharap kedepan apapun yang ada di lapangan yang kita lihat dan rasakan, kita diskusikan di DKN, agar bisa menjadi jembatan emas untuk semua pihak,” pungkasnya.
Baca juga: Di Era New Normal, Mesti Kurangi Timbulan Sampah Mulai dari Rumah
DKN saat ini mempunyai beberapa program untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti program-program yang terkait persoalan tata kelola kehutanan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), percepatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyelesaian konflik di dalamnya, kontribusi NDC dalam pengendalian perubahan iklim, serta revitalisasi bisnis kehutanan.
Halal Bi halal DKN ini dihadiri oleh wakil ketua, ketua kamar, ketua komisi dan perwakilan anggota DKN dan DKD di seluruh Indonesia. (*)
