TROPIS.CO, KUTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor buah manggis Bali yang langsung menuju Cina tanpa melalui negara perantara sehingga ditargetkan membuka peluang ekspor lebih besar mengingat Tiongkok merupakan salah satu pangsa pasar utama.i
“Tahun lalu harus transit di Singapura dan Malaysia sekarang sudah langsung tujuan. Kami lakukan bilateral, sudah diterima langsung,” kata Mentan Andi Amran usai melepas ekspor manggis di gedung logistik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (6/9/2018).
Dia optimistis ekspor manggis seluruh Indonesia dapat meningkat hingga 40 ribu ton atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Upaya mendongkrak ekspor tersebut juga diharapkan menghasilkan devisa bagi negara sehingga dapat memperkuat nilai tukar rupiah.
Ekspor manggis Pulau Dewata itu dilakukan oleh eksportir PT Radja Manggis Sejati sebanyak 7 ton senilai sekitar Rp400 juta menuju Beijing dan Guangzhou, Cina, melalui jalur udara.
Direktur Utama Radja Manggis Sejati Jero Putu Tesan mengatakan ekspor kali ini akan mengawali pengiriman selama periode September 2018 hingga April 2019 yang ditargetkan mencapai minimal 9.000 ton untuk empat importir di Cina.
“Ekspor yang ini baru lima persen dan akan bertahap dilakukan. Ini baru panen sisipan karena puncaknya itu pada November hingga Desember.”
“Target per hari kami ekspor 50-60 ton,” katanya sehingga optimistis target 9.000 ton dapat dicapai,” ungkap Jero Putu Tesan.
Ia memperkirakan nilai dari total target ekspor manggis ke negeri dengan ikon panda seberat 9.000 ton itu mencapai Rp100 miliar.
Periode pengiriman kali ini merupakan gelombang kedua setelah pada tahun 2017 pihaknya dapat mengekspor langsung ke China sebanyak 4.000 ton.
Manggis lokal Bali itu dipanen dari perkebunan di Buleleng, Tabanan dan Negara yang diminati pangsa pasar mancanegara salah satunya pasar raksasa, Cina.
Sejak tahun 2012, eksportir itu mengaku mengirim buah mungil tersebut melalui negara ketiga seperti melalui Vietnam dan Thailand sehingga produk dari Bali itu kemudian diberi label negara perantara itu.
“Dulu standar prosedur dari negara tujuan sering kami abaikan karena negara perantara memberikan kemudahan seperti dari Thailand dan Malaysia.”
“Sekarang setelah pemerintahan Jokowi ada negosiasi dengan Cina, kami baru bisa masuk tahun 2017, jadi kami menunggu lima tahun,” pungkas Jero Putu Tesan. (*)
