Rehabilitasi Mangrove Kritis Dilakukan dengan Kolaborasi

25
Mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di sembilan provinsi seluas 600 ribu hektare yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka dan Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Foto: KLHK
Mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di sembilan provinsi seluas 600 ribu hektare yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka dan Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Foto: KLHK

TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove.

Dari luas lahan kritis 637 ribu hektare, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektare tahun lalu.

Adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga tahun 2024 yaitu 620 ribu hektare.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Senin (11/1/2021).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menjelaskan rencana rehabilitasi mangrove tahun 2021 seluas 124 ribu hektare (20 persen), tahun 2022 seluas 155 ribu hektare (25 persen), tahun 2023 seluas 155 ribu hektare (25 persen), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektare (30 persen).

Untuk mencapai target tersebut, Menteri Siti mengatakan hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan baik di tingkat nasional, maupun antar strata pemerintahan.

Dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektare.

Oleh karena itu diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerja sama internasional seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas kementerian atau Lembaga (K/L).

Pada saat ini sudah ada kerja sama KfW Jerman dan  senilai €20 juta, serta sedang berproses dukungan dari World Bank melalui KKP yang masih dalam pembahasan bersama Bappenas senilai lebih dari US$200 juta.

Upaya percepatan implementasi sudah dilakukan pemerintah diantaranya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).