Andeska: Wibawa Pemda Beltim Hancur Karena Tambang Ilegal

1789
Ketua HNSI Beltim H. Usmandie Andeska (pertama dari kiri) bersama Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani dan Direktur Pengolahan Sampah Nufrizal Sahar. Andeska bakal desak Dirjen Gakkum untuk tertibkan penambang ilegal di DAS Manggar. Foto: Istimewa
Ketua HNSI Beltim H. Usmandie Andeska (pertama dari kiri) bersama Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani dan Direktur Pengolahan Sampah Nufrizal Sahar. Andeska bakal desak Dirjen Gakkum untuk tertibkan penambang ilegal di DAS Manggar. Foto: Istimewa

TROPIS.CO, BELTIM – Pemerintah Daerah Belitung Timur (Beltim) kini terkesan tak lagi berwibawa dihadapan para penambang ilegal.

Karena itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Beltim H Usmandie A Andeska, mengimbau agar masyarakat Beltim tak lagi memilih calon bupati yang tak mampu mengurus dan mengelola daerah.

Penegasan pendiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perancang awal konsep lahirnya Kabupaten Pemekaran Belitung Timur berkaitan dengan ketidakmampuan unsur pemerintah daerah, bupati dan pihak aparat hukum menuntaskan tambang ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar di wilayah Desa Sukamandi, Kecamatan Damar.

Tindakan perambahan kawasan lindung mangrove yang sudah berlangsung hampir setengah tahun terakhir telah menimbulkan keresahan masyarakat nelayan tradisionil yang telah menjadikan kawasan itu, sebagai sumber mata pencaharian utama mereka.

Andeska saat bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam suatu diskusi berkasitan dengan lingkungan di Jogjakarta

Ketidakmampuan aparatur daerah merespon keresahan masyarakat sebagai indikasi aparatur daerah, tak lagi berwibawa.

Terlebih semua tindakan penambangan itu ilegal dan berada dalam kawasan lindung pantai yang sejatinya harus dijaga dari kerusakan karena merupakan alam bagi sumber hayati yang mampu menjadi sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya.