Setelah kosong, sejak berapa lama, bahkan ada yang lebih dua tahun, hanya dijabat pelaksana tugas, sejumlah posisi eselon II di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kini mulai terisi. Kamis(14/4), Menteri Siti Nurbaya melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, hasil seleksi tim jabatan yang dipimpin Penasehat Senior Menteri, Sarwono Kusumaatmadja. Kini posisi jabatan yang masih kosong, sejumlah dirjen dan Kepala UPT di sejumlah daerah.
TROPIS.CO – JAKARTA. Kini sudah terisi semua posisi jabatan eselon II, di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kamis kemarin, Menteri Siti Nurbaya, walau dalam suasana bulan puasa, melantik sejumlah Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur dan pengawas – totalnya 25 orang, sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, atau setara eselon II. Bersama dengan itu, Menteri Siti juga melantik Ir. Abdul Hakim, M. For.Sc, sebaga Pejabat Fungsional Widyaswara Ahli Utama.
Persoalan posisi jabatan yang kosong dan hanya dijabat rangkap oleh pejabat setingkat, sebagai pelaksana tugas, memang sempat menjadi “omongan” dari kalangan pengamat manajemen pemerintahan. Terutama posisi jabatan strategis yang memiliki nuansa politis dan pengawasan. Sebut saja misalnya, Kepala Biro Hukum dan Inspektorat Wilayah.
Terlebih Biro Hukum, sempat kosong hampir 2,5 tahun lebih, hanya dijabat pelaksana tugas. Padahal keberadaan Biro Hukum, memiliki peranan strategis dalam merancang aturan kebijakan. Seperti halnya, saat saat merumuskan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam Undang Undang Cipta Kerja, berikut turunan; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
Sehingga ada yang “nyinyir” dan mengatakan, “merancang kebijakan yang sangat penting dan menyangkut orang banyak, kok Kepala Biro Hukumnya, hanya dijabat pelaksana tugas.” Sehingga terkesan kurang digarap serius. Walau memang, perumusan itu dilakukan oleh tim, dan Sekjen sebagai atasan dan bertanggungjawab atas hasil rumusan kebijakan. Ada kesan kuat Biro Hukum, seperti kurang penting, hingga tidak menjadi masalah bila dijabat pelaksana tugas dalam kurun waktu yang sangat lama.
Dalam kasus yang lain misalnya. Seperti berkaitan dengan Keputusan Menteri No 1/2022, soal pencabutan ijin pemanfaatan potensi hutan, bagi sejumlah perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri ( HTI), Jasa wisata, dan perusahaan perkebunan. Dalam surat keputusan itu disebutkan pencabutan. Namun di dalam lampiran masih tertera dalam evaluasi.
Sejatinyakan tidak demikian, ujar Dr Sadino, pakar hukum dan pengamat kebijakan lingkungan dan kehutanan. “ Kalau Surat Keputusannya dicabut, itu berarti tidak ada lagi evaluasi, andai pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan itu, dipersilahkan membawa persoalan ini ke ranah hukum, biarkan berproses di pengadilan, tidak adak lagi negosiasi atau tawar menawar, jadi harus tegas agar ada kepastian hukum,”kata doctor Universitas Prahyangan Bandung ini.
“ Saya menilai persoalan itu terjadi, bukan karena kurang memahami strategi hukum, tapi lebih dikarenakan pejabat yang merancang keputusan itu, kurang focus karena harus melaksanakan tugas lain yang menjadi tanggungjawab utamanya,”lanjutnya.
Tapi kini tentu tidak lagi. Posisi Kepala Biro Hukum sudah dijabat oleh Supardi SH. MH. Sosok yang memang hampir 2,5 tahun, ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Dan Supardi, adalah pejabat eselon III, setingkat Kepala Bagian di Biro Hukum. Kemarin, dia dilantik oleh Menteri Siti Nurbaya, setelah oleh Tim Seleksi yang dipimpin Penasehat Senior Menteri, Sarwono Kusumaatmadja, dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan untuk menjabat Kepala Biro Hukum.
Ada Muh. Ahdiyar Syahroni, SH. MH yang juga ikut bidding untuk menjabat Kepala Biro Hukum. Sosok ini sempat dikesankan sebagai “orangnya” menteri, saat Siti Nurbaya sebagai Sekjen Dewan Pimpinan Daerah – DPD RI. Dan Muh. Ahdiyar Syahroni, mungkin satu satunya ASN dari luar Kementerian LHK yang mengikuti bidding untuk mengisi jabatan di Kementerian LHK. Dia memang selama ini menjadi ASN di Kesekjenan DPD-RI.
Lantaran itu, ada yang mengkaitkan dengan Menteri Siti Nurbaya, seolah olah Muh, Ahdiyar Syahroni, orang bawaan menteri. Karena itu, seusai pelantikan, ada yang nyeletuk, “ Hebaat ya Supardi, bisa mengalahkan “orangnya” menteri.”
Namun celetukan itu langsung disanggah rekan sebelahnya. “ Itu hanya dikesankan saja, sebagai “orang” menteri, realitanya tidak seperti itu, kebetulan yang bersangkutan dari DPD RI, ikut bidding saja, bukankah bidding itu, bisa diikuti siapa saja asal ASN,”kilahnya.
Dengan dilantiknya pejabat eselon II, bukan berarti tugas tim seleksi usai. Tampaknya belum, masih ada sejumlah tugas yang mungkin dalam waktu segera dilakoni. Menyeleksi sejumlah calon pejabat eselon I untuk mengisi posisi jabatan yang kosong karena pejabat lamanya, memasuki masa purna tugas.
Sebut saja, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Suberdaya Manusia – BP2SDM – yang sudah hampir setengah tahun kosong, karena Helmi Basalama, pejabat sebelumnya pensiunan. Kini peran Kepala BP2 SDM dijabat rangkap oleh Sekjen Bambang Hendroyono atau Bahen.
Lalu juga, posisi Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem – KSDAE. Pejabat sebelumnya, Wiratno, terhitung akhir Maret kemarin, purna tugas. Begitu juga Dirjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, sejak Ruanda Agung Sugardiman dilantik Menteri Siti Nurbaya, menjadi tenaga fungsional ahli utama, sebagai analis kebijakan, posisi jabatan Dirjen PKTL, kosong.
Karenanya untuk mengisi kekosongan itu, Menteri Siti Nurbaya, mengangkat kembali Ruanda Agung Sugardiman, sebagai pelaksana tugas. “ Ya… untuk sementara, sebelum kita mendapatkan calon penggantinya,” kilah Menteri Siti saat melantik Ruanda menjadi Tenaga Fungsional Ahli Utama, menjelang pekan terakhir Februari lalu.
Posisi jabatan eselon I yang masih kosong, juga sejumlah jabatan Staf Ahli Menteri. Walau jauh sebelumnya, Menteri Siti Nurbaya telah mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi jabatan itu, namun oleh Istana belum ada respon. Jabatan eselon I yang bakal kosong dalam waktu tak berapa lama, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari. Agus Justianus yang menjadi Dirjen PHL, sejak setahun nan lalu, dalam bulan bulan depan, juga memasuki masa purna tugas.
Di tingkat eselon III, atau pejabat administrator di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikabarkan juga masih banyak yang kosong dan dijabat rangkap oleh pelaksana tugas. Terutama jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis – UPT KLHK di berbagai daerah. Seperti sejumlah Kepala Balai yang kini harus dijabat oleh Kepala Seksi, sebagai pelaksana tugasnya.
Terlambatnya penempatan pejabat eselon di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mungkin lebih dikarenakan adanya perubahan nomenklatur yang harus menunggu persetujuan Presiden. Di tingkat eselon I, misalnya, Ditjen PDAS HL berubah menjadi PDAS RH. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi menjadi Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Dan ada organisasi baru Badan Standarisasi dan Inovasi (BSI) sebagai ganti masuknya Litbang Kehutanan ke Badan Riset dn Iniovasi Nasional (BRIN).
FoLU Net Sink
Dengan dilantiknya 25 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, maka semua jabatan yang sempat kosong dan dijabat rangkap oleh pejabat lain, kini semua sudah terisi. Dan tinggal bekerja melaksanakan sejumlah agenda yang sudah menjadi komitmen Menteri Siti Nurbaya. Salah satu agendanya, mengimplementasikan rencana operasional FOLU Net Sink 2030.
Kemudian, mendukung penyelenggaraan Presidensi G-20 Tahun 2022, khususnya agenda EDM-CSWG G20. Selain agenda IKN sesuai Tugas dan Fungsi KLHK, dan mendukung serta terlibat dalam program pemulihan lingkungan, dan program-program prioritas lainnya di lingkup unit kerja Eselon I masing-masing.
Karena itu, Menteri Siti Nurbaya minta pejabat yang baru dilantik, untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan, mengembangkan jejaring yang luas dengan berbagai pihak, termasuk menyikapi berbagai tantangan. Dan, mempertegas bahwa pentingnya ASN di lingkup Kementerian LHK, menumbuhkan sikap; integrity, visionary, leadership, followership dan statesmanship (kenegarawanan).
“Nah, Kelima hal tersebut harus ditumbuhkembangkan, utamanya di lingkup KLHK,”tandas Menteri Siti Nurbaya.
Suatu hal lain yang sangat penting dan diingatkan oleh Menteri Siti Nurbaya, berkaitan derngan komitmen KLHK, mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK, atau Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Volues ini dinilai penting oleh Menteri Siti Nurbaya, sebagai basic dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
“Core values ASN BerAKHLAK ini merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi dan merefleksikan visi dan misi organisasi,”tegas Menteri Siti Nurbaya, dan prinsip ini lanjutnya, merupakan suatu hal yang harus kita hargai, kita jalankan, kita junjung tinggi karena merupakan jiwa dari ASN pada suatu organisasi,” ujarnya.
Kamis kemarin itu, selain melantik pejabat 25 pejabat eselon II, juga melantik Ir. Abdul Hakim, M. For.Sc, sebaga Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama. Namun sebelumnya, sejak Februari 2022 Panitia seleksi, telah melakukan bidding untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratana yang kosong sejak lama karena pejabat lamanya memasuki masa pensiun.
Adapun peserta bidding, dan kemudian lulus hingga dilantik menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II, sebagai berikut:
| No. | Posisi Jabatan | Peserta Bidding | Lulus dan Dilantik |
| 1 | Kepala Biro Hukum | 1. Muh. Ahduyar Syahroni, SH. MH
2. Supardi, SH, MH |
Supardi, SH.MH |
| 2 | Kapus Pengendalian Pembangunan, Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
|
1. Ali, Dr. ST, M.Si
2. Risman, S.Hut., M.T., M.PSc. 3. Budhy Kurniawan, S.Hut 4. Dedy Asriady, S Si.,MP 5. Faat Rudhianto, S.Hut., M.Si. 6. Genman Suhefti Hasibuan , S.Hut.,MM. 7. Iim Ibrahim, S.P., M.T. 8. Ni Nyoman Santi, ST.,M.Sc 9. Persada Agussetia Sitepu , S.Hut, M.Si. 10. Suwardi , STP., M.Si
|
Ni Nyoman Santi, ST.,M.Sc. |
| 3 | Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | 1. Ade Suharso, Dr., S.Hut., M.Si.
2. Alfi Fahmi, S.Pi, M.Si. 3. Azri Rasul, Dr., SKM., M.Si., M.H. 4. Dzulqurnain Daulay, S.IP, M.Si. 5. Hendra Wijaya, S.Hut., M.Si. 6. Ishak Yassir, Dr., S.Hut., M.Si. 7. Laura Paulina Beluana Manik Ambarita, S.Si., M.Sc 8. Maryuna Pabutungan, Ir., MP. 9. Mini Farida, Dr., ST.,M.Si. 10. Suharyanto, ST.,MSi. 11. Suryanta Sapta Atmaja, STP, M.Si. 12. Yarman, S.Hut., M.P. |
Dr. Mini Farida, S.T., M.Si |
| 4 | Inspektur Wilayah I | 1. Johny Santoso, S.Hut.,M.Agr
2. Junediyono, S.Hut, M.Si. 3. Karyadi, S.Hut.,MIL 4. Mohamad Arief Priana, S.Hut., M.Si. 5. Rahman, S. Hut 6. Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut., M.P. 7. Zulhasni, Ir., M.Sc |
Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut., M.P. |
| 5 | Inspektur Wilayah II | 1. Grace Juanita Romauli Siregar, SH, MH Hernita Wahyuni, Dr. Ir., MSi
2. Joko Yunianto, S.Hut., M.Si. 3. Maya Ambinari, Dr., SP., MSi. 4. Surya Abdulgani, S.Sos., M.Sc. 5. Turyawan Ardi S.Si., M.Sc |
Joko Yunianto, S.Hut., M.Si. |
| 6 | Inspektur Wilayah III | 1. Andri Gunawan, , S.Hut., M.Si.
2. Arief Ammar Pinuji, S.Hut, M.Si. 3. Fajar Cahyono, SE. 4. Hamdan Syukri Batubara, S.Kom., M.Si. 5. Iman Santoso, S.Hut., MH 6. Marjoko, S.Sos., M.Hum. 7. Mohammad Noor Andi Kusumah, ST., M.Sc. 8. Tutut Heri Wibowo, S.Hut, M.Eng. 9. Wiharjanto, SH., M.Hum. 10. Yana Juhana, Ir., MSc.Forest.Trop |
Moh. Noor Andi Kusumah, ST.,M.Sc. |
| 7 | Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | 1. Ahmad Fathoni, Dr, SP. MT.
2. Fransiscus Xaferius Herwirawan, Dr, S.Hut. 3. M.Si. Laksmi Widyajayanti, Dra., MSc |
Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc. |
| 8 | Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi | 1. Ahmad Munawir, S.Hut, M.Si.
2. Atanasius Guntara Martana, S.Hut., M.H 3. Donal Hutasoit, Ir, ME 4. Fifin Arfiana Jogasara, S.Hut., M.Si. 5. Julianti Siregar, S.Hut, M.Si. 6. Muhammad Wahyudi, SP, M.Sc. 7. Murlan Dameria Pane, S.Hut,M.Si. 8. Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc. 9. Nuryadi, S.Hut, M.P. 10. Ratna Hendratmoko, S.H., M.Hum. 11. Rudijanta Tjahja Nugraha, S.Hut., M.Sc 12. Sadtata Noor Adirahmanta, S.Hut., M.T. 13. Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si 14. Wanda Kuswanda, Dr., M.Sc, S.Hu |
Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si. |
| 9 | Direktur Rehabilitasi Hutan | 1. Dr. U. Mamat Rahmat, Dr., S.Hut., MP.
2. Dwi Januanto Nugroho, Dr, S.Hut., M.B.A 3. Nikolas Nugroho Surjobasuindro, S.Hut., MT. 4. Rochimah Nugrahini, S.Hut., M.Si. 5. Suharnani Kahir, Ir., S. Hut., MP |
Nikolas Nugroho Surjobasuindro, S.Hut., M.T |
| 10 | Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove | 1. Badi’ah, S.Si, M.Si.
2. Hanna Prastuti, Ir., MM. 3. Inge Retnowati, Ir., ME. 4. Mahendro Harjianto, Dr., S.Hut, MS 5. Marcus Octavianus Susatyo, Dr., S.Hut., M.P. 6. Tri Adi Wibisono, SE, MBA. |
Ir. Inge Retnowati, M.E. |
| 11 | Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan | 1. C. Hendro Widjanarko, S.Hut.
2. I Ketut Gede Suartana, S.Hut., M.Sc. 3. Mahyuddin, Dr., S.P., M.P 4. Safruddin Jen, S.Hut, MM. 5. Khairi Wenda, Ir, M.Si. |
Ir. Khairi Wenda, M.Si |
| 12 | Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan | 1. Ade Mukadi, S.Hut., M.Si.
2. Dudi Iskandar, Dr., SE., MH. 3. Eko Supriyadi, S.Hut, M.Si., IPM 4. Jerman Rohmanudin, S. Hut. T. 5. Pepi Saeful Jalal, Dr., Ir, MP. 6. Roni Saefullah Burhani, Ir, M.Si. |
Ade Mukadi, S.Hut., M.Si. |
| 13 | Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan | 1. Gun Gun Hidayat, S.Hut., M.Sc, Ph.D.
2. Krisdianto, S.Hut., MSc., PhD. 3. Kusnadi, S.Hut., M.Si. |
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D. |
| 14 | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 1. Dasminto, S.Pi., M.Si.
2. Fitri Harwati, S.Si., MAS. 3. Sasmita Nugroho, SE. 4. Tulus Laksono, SH. |
Tulus Laksono, S.H |
| 15 | Direktur Pengendalian Pencemaran Air | 1. CH. Nety Widayati, Dra., MT.
2. Edy Purwanto, Ir. , MAS 3. Ratna Kartikasari, Ir., M.Sc. 4. Gagan Firmansyah, Ir,M.Si |
Dra. C.H. Nety Widayati, MT. |
| 16 | Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan | 1. Edy Nugroho Santoso, Ir.
2. Hendaryanto, S.T., M.Si 3. Ir Hari Wibowo, Ir. 4. Jansen Oloan Silalahi, S.T., M.Si John 5. Hasudungan Pardomuan Tambun , ST., MM |
Ir. Edi Nugroho Santoso |
| 17 | Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun | 1. Mitta Ratna Djuwita, Dr., SP., MA.
2. Upik Sitti Aslia Kamil, S.T., M.Sc 3. Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc. 4. Yunik Kuncaraning Purwandari, ST,. MAS |
Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc. |
| 18 | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim | 1. Agus Rusly, S.Pi, M.Si.
2. Damayanti Ratunanda, ST,. M.Eng.Sc. 3. Israr, Dr., M.Sc. 4. Kadim Martana, Dr., S.Hut., M.For.Sc. 5. Leo Efriansa, S.STP, M.Si. 6. Triyono Saputro, Ir., M.Si. 7. Ratnasari, S.H., M.Si |
Agus Rusly, S.Pi.,M.Si. |
| 19 | Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial | 1. Andi Setiawan, S.Hut, M.Sc.
2. Hasnawir, S.Hut., M.Sc., Ph.D. 3. Manifas Zubayr, Dr., S.Hut. 4. M.SiNurhasnih, Ir., M.M. 5. Pernando Sinabutar, 6. Dr., S. Hut, M.Si. 7. Suhendro A. Basori, S.Hut. 8. Syafda Roswandi, S.Hut, M.Si. Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos., M.Si |
Syafda Roswandi, S.Hut., M.S |
| 20 | Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | 1. Catur Endah Prasetiani P, S.Si., M.T.
2. Danny Hendry Pattipeilohy, S.Pi., M.Si. 3. E. Nopriadi, S.Hut., M.T. 4. Maman Surahman, S.Hut., M.Si. 5. Matheas Ari Wibawanto, S.Hut, M.Sc. 6. Muchksin, S.Hut. M.Si. 7. Muhammad Rais Kahar, drh., M.Si 8. Ojom Somantri, S.Hut.T,M.Sc. 9. Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc. |
Catur Endah Prasetiani P, S.Si., M.T. |
| 21 | Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Ahdes Fuadi, S.TP.
2. Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, S.H. LL.M. 3. Muhammad Rasul, S.H.,M.H. 4. Nelson Sitohang, SKM., MScPH 5. Supartono, S.Hut., M.P. 6. Vinda Damayanti Ansjar, S.Si., M.Sc |
Vinda Damayanti Ansjar, S.Si.,M.Sc. |
| 22 | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Agus Setiawan, Dr., S.Hut.,MP.
2. Ari Sylvia Febriyanti, SE, MM 3. Dimyati, Ir., MP 4. Edi Sulistyo Heri Susetyo, Dr., S.Hut, M.Si. 5. Iwan Setiawan, Dr. Ir., M.Sc. 6. Kusdamayanti , Dr. Ir, M.Si. 7. M. Taufiqur Rahman, S.Hut, M.Si. 8. Puji Iswari, S.Hut., M.Si 9. Raden Rara Nurul Hidayati, S.H 10. Yadi Mulyadi, S.STP., MSi. |
Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si. |
| 23 | Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Bagus Novianto, S.Hut, MP.
2. Dana Apriyanto, S.Hut, MT, M.Sc. 3. Eva Betty Sinaga, Ir., M.P. 4. Priyo Kusumedi, S.Hut, MP. 5. Widhi Handoyo, SKM., MT. 6. Wisnu Eka Yulyanto, Ir . |
Widhi Handoyo, SKM., M T. |
| 24 | Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 1. Ahmad Gadang Pemungkas, S, Hut, M.Si
2. Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho, Ir., M.Si. 3. Ir. Choirul Akhmad, ME., Ir., ME 4. Wening Sri Wulandari, Dr., S.Hut., M.Si 5. Yayuk Siswiyanti, Dr, S.Hut.,M.Si. |
Dr. Wening Sri Wulandari, S.Hut.,M.Si |
| 25 | Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Arief Setiyo Utomo, S.Hut., M.For.Sc.
2. Budi Wirawan, ST., M.Sc. 3. Dian Seri Rezeki Kusumastuti, S.Hut., M.Si. 4. Heri Hermana, S.Pi, M.Eng, M.PP 5. Nadjmatun Baroroh, Dra., M.Hum. 6. Noor Rachmaniah, Ir 7. Nurmayanti, Dra., M.Si. 8. Yeri Permata Sari, S.Hut., M.T., M.Sc. |
Yeri Permata Sari, S.Hut., M.T., M.Sc. |
