TROPIS.CO-JAKARTA- Munas VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berlangsung di Tangerang hingga Rabu besok.
Tak kurang dari 1500 nelayan dan masyarakat peduli nelayan dari 31 Dewan Pimpinan Daerah (provinsi) dan ratusan Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten), dari seluruh Indonrsia hadir memenuhi Ball Room Hotel Horizon Grand Serpong.
Hari pertama, Minggu(6/5), diisi dengan kegiatan rembuk nelayan dengan menghadirkan sejumlah pejabat pemerintahan dan lembaga perbankan sebagai nara sumber. an
Dihadapan pejabat Kementerian Perikanan dan Kelautan, persoalan yang banyak disorot para nelayan, soal perijinan kapal agar diproses di daerah, tidak harus di pisat. Dan soal ijin ini kata pejabat Kementerian Perikan dan Kelautan, pemerintah pusat dalam waktu segera, bakal menempatkan staf dari kementerian untuk melayani di daerah dengan sistem online. “Artinya, proses di daerah tapi ijinnya dikeluarkan pusat,”kata Dirjen..
Sementara dihadapan pejabat dari Kementerian Agraria, mereka mempertanyakan status kawasan yang selama ini dijadikan pelabuhan tradisionil. Tapi belakangan ini keluar larangan dari Menteri Perikanan dan Kelautan agar parkir perahu di kawasan
” Lalu dengan larangan ini, kami harus diparkir dimana, ya ibarat mobil bisa di parkir di dekat dapur, tapi kalau perahukan’ ngak bisa, “ujar nelayan Bali.
Nelayan dari DKI mempertanyakan soal areal yang sudah mereka duduki lebih 40 tahun di kawasan Angke dan kini telah menjadi pemukiman nelayan, namun tatkala mau mendapatkan sertifikat tanahnya, selalu gagal.
Bukan hanya itu mereka juga menyorot soal modal kerja yang tak mungkin didapat dari lembaga perbankan sepertibusaha lainnya. Ada fasilitas KUR namun semya itu harus mengikuti persyaratan perbankan. “Bagaimana kalau pemerintah serius khusus untuk nelayan ini jangan gunakan persyaratan perbankan,” tandas Nelayan dari Jawa Timur.
