BEIJING, 21 Oktober 2022 /PRNewswire/ — Kesuksesan pemerintahan yang berbasiskan hukum menjadi salah satu pilar dari strategi lengkap dan bercabang empat Tiongkok untuk membangun sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sejak 2012.
Dalam laporan yang disampaikan di sesi pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (CPC) Ke-20, Minggu lalu, Xi Jinping, menyebut istilah "supremasi hukum" (rule of law) 23 kali. Hal ini menekankan prioritas CPC dalam aspek tersebut.
"Kita harus menjamin rakyat diperlakukan secara adil, dan keadilan ditegakkan dalam setiap kasus hukum," ujar Xi.
Rakyat diprioritaskan
Pada 28 Mei 2020, lebih dari 2.000 utusan Kongres Rakyat Nasional Ke-13, badan legislatif tertinggi di Tiongkok, bertepuk tangan dengan riuh di Aula Rakyat di Beijing setelah Hukum Perdata disahkan.
Dijuluki sebagai "deklarasi hak rakyat di era baru", serta "ensiklopedia kehidupan sosial", hukum tersebut melindungi hak warga Tiongkok dari sejak lahir hingga meninggal dunia.
Tiongkok juga menerapkan Tembok Raksasa legal yang melindungi keamanan nasional. Tiongkok telah mengesahkan sejumlah hukum dan regulasi, termasuk Undang-Undang Sanksi Antiasing pada 2021, serta memberlakukan penanggulangan terhadap penerapan legislasi asing secara ekstrateritorial.
Pada akhir September 2022, Tiongkok memberlakukan 293 undang-undang dan 598 peraturan administratif, serta lebih dari 13.000 peraturan lokal, seperti disampaikan Yin Bai, Deputy Secretary-General, Commission of Political and Legal Affairs, Komite Sentral CPC, dalam sebuah acara jumpa pers di Beijing, Rabu lalu.
Selama dekade terakhir, 159 aturan Partai telah ditetapkan atau direvisi, menurut Yin.
Pencapaian yang baik juga terwujud dalam reformasi sistem peradilan. Misalnya, dari sisi transparansi peradilan, Tiongkok tak hanya merilis proses dan putusan pengadilan, namun juga prosedur dan pelaksanaan putusan yang efektif; tak hanya putusan akhir namun juga pertimbangan di balik putusan tersebut.
Masyarakat tak hanya dapat mengakses informasi demikian lewat media, situs resmi, laporan resmi, dan acara jumpa pers, namun juga melalui 12.368 saluran layanan dan platform media sosial terkait, seperti WeChat dan Weibo.
Tiongkok juga meningkatkan reformasi sistem hukum acara pidana yang berfokus pada proses persidangan, serta secara ketat menjunjung prinsip legalitas, putusan berdasarkan bukti, dan asas praduga tak bersalah.
Masa tahanan prasidang dalam kasus kriminal berkurang 28,3% sepanjang sembilan bulan pertama pada 2022 dari 69,7% pada 2012, menurut Tong Jianming, First Deputy Prosecutor General dan Deputy Secretary, Party Leadership Group, Supreme People’s Procuratorate.
"Pencapaian ini merupakan perkembangan yang baik dalam peningkatan sistem peradilan," kata Tong.
Pemerintah yang menjunjung supremasi hukum
Seperti terungkap dalam peribahasa Tiongkok kuno, "Penegakan hukum secara ketat menghasilkan ketertiban, sedangkan, lemahnya penegakan hukum mengakibatkan kekacauan."
Dalam garis besar pelaksanaan pemerintah yang menjunjung supremasi hukum (2021-2025), dirilis pada Agustus 2021, Tiongkok mengutamakan peningkatan sistem pengawasan terhadap wewenang administratif, serta mendorong transparansi yang lebih luas.
Tiongkok akan membangun pemerintah yang terbuka, tidak berpihak, bersih, efisien, dan jujur. Pemerintah ini pun memiliki fungsi yang jelas, wewenang dan tanggung jawab hukum, serta penegakan hukum secara ketat, menurut garis-garis besar tersebut.
Membahas topik "Supremasi Hukum di Tiongkok pada Dekade Sebelumnya" pada Juli lalu, Huang Wenyi, Dekan Fakultas Hukum Renmin University of China, berkata, Tiongkok telah memprioritaskan reformasi guna menyederhanakan pemerintahan dan mendelegasikan kekuasaan, meningkatkan regulasi, serta memperbarui layanan pemerintah.
Dewan Negara (State Council), misalnya, membatalkan atau mendelegasikan 47% izin administratif pada jenjang yang lebih rendah, serta memotong 71% layanan perantara untuk izin administratif, seperti dijelaskan Huang.
"Reformasi ini telah, dalam konteks yang lebih luas, menyingkirkan beban perusahaan, menyelesaikan isu yang beredar di tengah masyarakat, serta membebaskan ruang di pasar. Reformasi juga ikut mewujudkan pemerintah yang lebih bersih, serta menghasilkan vitalitas pasar dan kreativitas publik," ujarnya.
"Salah satu negara yang paling aman"
Dalam rapat Rabu lalu, Xu Ganlu, Wakil Menteri Keamanan Publik, dan Head, National Immigration Administration, berkata, Tiongkok memiliki kasus pembunuhan, pelanggaran kriminal, serta kejahatan dengan senjata api yang paling rendah di dunia.
Menurut survei National Bureau of Statistics pada 2021, sekitar 98,6% responden merasa aman tinggal di Tiongkok. Angka ini meningkat 11 poin persentase ketimbang 2012.
Mengutip data tersebut, Xu berkata, "Tiongkok kini dikenal luas sebagai salah satu negara yang paling aman di dunia."
