BEIJING, 2 November 2022 /PRNewswire/ — Tiongkok menyambut pemimpin asing pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan setelah Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (CPC) Ke-20 ditutup—Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (CPV) Nguyen Phu Trong.
Memenuhi undangan Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) dan Presiden Tiongkok, Trong tengah menjalani kunjungan resmi mulai 30 Oktober lalu.
Dalam diskusi Senin lalu, kedua pemimpin ini bertekad menjalin kerja sama dalam mempererat kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-Vietnam di era yang baru.
Kunjungan yang mencerminkan hubungan persahabatan yang erat
Mencatat Trong sebagai pemimpin asing pertama yang berkunjung setelah Kongres CPC Ke-20 selesai, dan kunjungan Trong yang pertama ke luar negeri setelah Kongres Nasional CPV Ke-13, Xi menilai, hal tersebut sangat menunjukkan prioritas kedua pihak dalam membina hubungan antara kedua negara dan kedua partai.
Xi juga menyerahkan Medali Persahabatan Republik Rakyat Tiongkok kepada Trong, dan berkata bahwa medali ini mencerminkan persahabatan erat "kamerad dan saudara" antara Tiongkok dan Vietnam.
Medali ini diserahkan kepada sosok yang mendukung modernisasi Tiongkok, mempererat kerja sama antara Tiongkok dan dunia, serta melestarikan perdamaian dunia.
Menurut Trong, dia telah menunaikan janjinya kepada Xi untuk menyambangi Tiongkok dalam kunjungan kenegaraan pertama setelah terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal CPV pada Januari 2021.
Lima tahun lalu pada November, Xi juga memilih Vietnam sebagai lokasi kunjungan kenegaraan pertamanya setelah Kongres Nasional CPC Ke-19.
Menurut Vietnam News Agency, kunjungan Trong merupakan kunjungan balasan yang "mempertegas kebijakan konsisten Vietnam dalam memprioritaskan hubungan dengan Tiongkok."
Kunjungan yang menentukan arah hubungan bilateral
Kedua pemimpin sepakat melanjutkan modernisasi sosialis, menyelaraskan strategi pembangunan, dan mempererat kerja sama di beragam bidang, seperti medis dan layanan kesehatan, pembangunan hijau, ekonomi digital, dan perubahan iklim.
Dalam konteks sosialisme dan hubungan Tiongkok-Vietnam, berpegang pada arah politik yang tepat merupakan hal utama, menurut Xi.
Sembari menggarisbawahi bahwa kedua pihak harus mengonsolidasikan landasan ekonomi sosialis, Xi berkata, Tiongkok siap menyinergikan strategi pembangunannya dengan Vietnam.
Tiongkok pun memprioritaskan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam diplomasi bertetangga dan wilayah utama dalam kerja sama Belt and Road yang bermutu tinggi, seperti disampaikan Xi. Dia juga mengutamakan peran Vietnam di ASEAN.
Menurut Trong, Vietnam ingin menyinergikan "Dua Koridor dan Satu Simpul Ekonomi" dan "Belt and Road Initiative" (BRI).
Terlepas dari dampak pandemi Covid-19 dan gejolak geopolitik di dunia, Vietnam menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok di ASEAN, serta terbesar keenam di dunia. Nilai perdagangan bilateral kedua negara juga menembus $230 miliar pada 2021.
Pada Juli lalu, Tiongkok dan Vietnam juga sepakat memperkuat strategi pembangunan, serta mempercepat kerja sama BRI, dan rencana "Dua Koridor dan Satu Simpul Ekonomi."
Rencana "Dua Koridor dan Satu Simpul Ekonomi" adalah sebuah inisiatif untuk meningkatkan kerja sama ekonomi regional antara Tiongkok dan Vietnam. Rencana ini melibatkan beberapa area di Tiongkok Selatan dan Barat Daya, serta Vietnam Utara.
Ketika berbincang, Trong juga menegaskan sikap Tiongkok yang mendukung penuh kebijakan "Satu Tiongkok" (one-China policy), serta menentang keras setiap bentuk separatisme yang mengupayakan "kemerdekaan Taiwan". Vietnam juga tidak akan membuka hubungan resmi apa pun dengan Taiwan.
Di sisi lain, Vietnam tidak akan membiarkan satu negara pun untuk membangun basis militer di wilayahnya, atau bergabung dengan aliansi militer mana pun. Vietnam juga tidak akan menggunakan kekuatan melawan negara lain, serta tidak bersekutu dengan suatu negara untuk melawan negara lain, seperti dipaparkan Trong.
Setelah berbincang, kedua pemimpin ini menyaksikan acara penandatanganan dokumen kerja sama tentang partai politik, ekonomi dan perdagangan, pelestarian alam, kebudayaan dan pariwisata, peradilan, kepabeanan, dan urusan lokal.
