Wamen Alue Dohong: Sorgum Juga Enak

49
Petani sagu, menanti keseriusan pemerintah

TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah diminta  lebih berkomitmen dalam mewujudkan diversifikasi pangan. Pengembangan tanaman pangan alternatif seperti sagu dan sorgum, dapat dijadikan substitusi impor gandum. Ketimbang mencetak sawah baru, dana yang tersedia difokuskan untuk  menggali potensi sagu yang belum tergarap.

Banyak yang sependapat sorgum dan sagu dikembangkan sebagai tanaman  pangan alternative  dalam memperkuat posisi ketahanan pangan nasional.

Kebanyakan diantara mereka setuju, bila potensi sagu dan sorgum dikembangkan lebih serius, ketimbang harus mencetak sawah baru. Dan kampanye diversifikasi pangan hendaknya dimulai lagi, sebagai antisipasi rendahnya  produksi beras nasional pasca pandemi Covid-19.

Sejumlah praktisi pertanian alumni IPB yang tergabung dalam group Whatsapp Farmers Connection merespon positif  setiap program pengembangan pangan alternatif selain padi atau beras.

Bahkan Wamen LHK  Alue Dohong, Wakil Rektor IPB Prof  Dodik Ridho Nurochmad, dan pengamat ekonomi lingkungan dan kehutanan Petrus Gunarso, ikut memberikan respon.

“Saya kira  sorgum pilihan yang  tepat,” kata Mangontang  Simanjuntak, komentarnya dalam Parmers Connection.

“Karena relatif mudan dan murah produksinya, yang penting  bagaimana pasca panennya, supaya bisa menjadi pangan rakyat, saya sudah 10  tahun tanam sorgum, masih sebatas buat pakan, dan juga merawat visi,” lanjutnya.

“Saya jual benihnya pak, harus di-boomingkan orang makan sorgum,” ucap Dian yang memang produsen benih tanaman di Bogor.

“Diversifikasi pangan,”komentar singkat Koko Susetio sembari mengacungkan dua jempol.

“Kalo saya, sudah sering berhari hari gak makan nasi, tapi diganti yang lain. Masalahnya dikita ini banyak yang merasa belum makan, kalo belum makan nasi beras. Padahal, nasi beras itu IGnya tinggi,”tulis Dian lagi.

“Kalo di Papua dan Maluku orang banyak masih banyak yang makanan pokoknya ubi, pisang dan sagu,” tulis Koko Susetio lagi.

Di NTT, tambah Mangontang Simanjuntak, sebetulnya masih banyak yang setia pada sorgum sebagai pangan utama, bahkan yang disebut beras rote adalah sorgum.

“Nah itu…cocok di NTT. Jadi harusnya memang kembali  pada  pangan local, sesuai lokalnya saja. Kesalahan kita dulu, semua orang disuruh makan nasi. Swasembada pangan diidentikan  dengan swasembada beras,” tutur Koko Susetio.

Sebenarnya  dari kuliah dulu uda belajar analisa. Cuma kita sendiri masih melakukan hal yang sama, makan nasi tiap hari, ilmunya gak diterapkan, sekadar hafalan, kayak ilmu agama..hihihi

Masih komentar Eko Susetio, kata siapa dulu ya orang Indonesia, sebelum ada beras sebenarnya makanan pokoknya memang sagu. Makananya dalam bahasa Jawa nasi itu sego, dalam bahasa sunda sangu, dari kata yang sama sagu.

“Di pulau Jawa ini (sorgum)juga banyak dulunya…cantel,” tulis Mangontang lagi.

“Sekarang saya nanam 1,5 hektare, tadinya untuk alkohol 70 persen, tapi belum jadi alcohol mesin mini yang saya pesan tak jadi, karena covid, saya terlambat sedikit dari covid,” Mangontang menambahkan.

Lantas bagaimana respon Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong merespon tulisan “Taka da Beras Sorgum pun Jadi”.  “Sorgum juga enak pak,” ujar Wamen kelahiran Kalimantan Tengah ini.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong,” Sorgum juga enak”

Sebetulnya, lanjut Wamen, banyak diversifikasi bahan makanan kita yang bisa dioptimalkan selain nasi.

Cuma karena bangsa kita terlanjur terstigma bahwa beras atau nasi merupakan makanan pokok utama (manakan ningrat), jadi tergantung benar sama beras.

Selain sorgum, kita banyak potensi sagu di Riau, Kalsel, Kalteng, Maluku, Papua dasn Papua Barat. Tinggal panen, olah dan distribusikan produk sagu dan turunannya. Bahan makanan yang kaya karbohidrat dan sehat dibandingkan nasi.

“Potensi sagu kita sangat besar, namun tidak terkelola dengan baik. Mungkin, sebagian rencana investasi untuk cetak sawah, sebaiknya dialokasikan untuk optimalisasi dan pengolahan sagu,” ujar Wamen.

“Saya juga sudah WA Menteri Pertanian dan Menteri BUMN terkait sagu ini Pak, mudah mudahan mereka bisa memberi perhatian,” kata Wamen.

“Mantap Bang! Benar 100 persen. Mendingan  kelola itu sagunya Perhutani di Sorong,” celetuk Petrus Gunarso, pengamat ekonomi lingkungan dan kehutanan yang kini aktif di masyarakat Sagu Indonesia atau Massi.

“Ada 1000 ton sagu basah di Sungai Tohor Riau, petani biasanya menjualnya ke Malaysia, sekarang Malaysia ngak mau ambil, sekarang petaninya nagis.  Bulog di Koran janji penuhi gudang dengan sagu ternyata memble,” tulis Petrus.

 

Petrus Gunarso : ada 1000 ton sagu basa

Bila dibeli Bulog, harus dikeringkan dulu.  Dan ada swasta yang mau mengeringkan, kalau pemerintah bantu angkut pakai perahu dari Tohor ke Sunda Kelapa. “Sagu kita,  bisa gantikan  50% import terigu, kalau mau serius dan mau subsidi angkutan atau turunkan harga minyaknya.”

Prof Dodik Ridho Nurochmad pun ikut memberikan komentar.  Kata Wakil Rektor IPB yang Guru Besar fakultas Kehutanan  ini, kebijakan diversifikasi pangan sebaiknya fokus untuk mensubstitusi pangan impor, khususnya gandum. Misalnya,  tepung mocaf, sorgum, sagu, jagung. Dan juga sebagai subsitusi pakan impor, seperti jagung.

Dan memang tidak sebatas  itu saja,  pengembangan tanaman pangan alternative selain beras ini,  juga diorientasikan untuk peningkatan ekspor untuk komoditas yang tidak banyak dikonsumsi  di dalam negeri. Namun memiliki potensi pasar ekspor yang tinggi.  Sebut saja misalnya, umbi umbian seperti porang salah satunya.

Kata Prof Dodik, sebenarnya  sudah ada  kebijakan  pemerintah yang dikeluarkan  Menteri Keuangan untuk mendorong agar perusahaan mau memanfaatkan  hasil riset, termasuk untuk pangan alternative yaitu melalui insentif pajak.

 

Prof Dodik Ridho Nurochmad : Kalah bersaing dengan perusahaan besar

Namun demikian, lanjutnya, kenyataan belum banyak  perusahaan  yang merealisasikan  kerjasama dalam skala  komersial. “Mudah ditebak alasannya, insentif pajak yang diterima  dari kalkulasi bisnis tidak sebanding dengan potensi kerugian atau resikonya.”

IPB sendiri, diakui Prof Dodik, sudah melakukan ini. Kendala utama adalah economic of scale. IPB hanya mampu memproduksi dalam jumlah terbatas. Sehingga secara ekonomi tidak mampu bersaing dengan  perusahaan besar.

“Kami juga sudash mencoba untuk berkolaborasi dengan berbagai perusahaan besar, hanya saja hitungan salam skala komersial tidak sederhana yang kita pikirkan,” ucap Dodik.

Diversifikasi produk yang digagas  IPB, jika dikembangkan secara komersial berpotensi mengerus segmen pasar dari produk yang segmen pasarnya sudah mapan.

“Apakah perusahaan besar mau berspekulasi, mengorbangkan  segmen pasar yang sudah di  tangan  dengan produk baru yang belum terlalu jelas  prospek pasarnya? “Tentu saja tidak mudah bagi perusahaan  melakukan itu,” pungkas Ketua Tim Percepatan  Pengembangan Multi Usaha Kehutanan ini. (Usmandie  A Andeska)