Transisi Energi Terbarukan Mesti Inklusif

73
Direktur Environment Institute Mahawan Karuniasa (tengah) transisi energi menuju energi terbarukan perlu berjalan inklusif dengan melibatkan para pihak dan sejalan dengan pola pembangunan berkelanjutan dalam Jakarta Energy Forum 2020. Foto: Wisesa/TROPIS.CO
Direktur Environment Institute Mahawan Karuniasa (tengah) transisi energi menuju energi terbarukan perlu berjalan inklusif dengan melibatkan para pihak dan sejalan dengan pola pembangunan berkelanjutan dalam Jakarta Energy Forum 2020. Foto: Wisesa/TROPIS.CO

TROPIS.CO, JAKARTA – Pemenuhan kebutuhan energi juga berkaitan dengan hak asasi dan keadilan sehingga permintaan energi masyarakat harus tetap dapat terpenuhi dalam transisi energi fosil menuju energi terbarukan.

Konsumsi energi perkapita juga perlu memperhatikan keadilan antar negara.

Jadi, transisi energi menuju energi terbarukan perlu berjalan inklusif dengan melibatkan para pihak dan sejalan dengan pola pembangunan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Mahawan Karuniasa, Direktur Environment Institute, dalam Jakarta Energy Forum 2020 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Lingkungan Bersih dan Hijau Jadi Prioritas dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transisi energi yang inklusif.

“Pertama adalah keterbukaan data khususnya cadangan sumber daya alam energi fosil serta kesenjangannya dengan konsumsi.”

“Kedua, berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim.”

“Ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat,” tutur Mahawan, yang juga Ketua Jaringan Ahli Perubahan iklim dan Kehutanan Indonesia.

Baca juga: Tiga Perusahaan Asing Jadi Konsultan Pembangunan Ibu Kota Baru

Dia juga menyatakan apresiasinya kepada HIPMI yang membangun forum energi secara terbuka dengan menghadirkan pemerintah, legislatif, serta akademisi.

“Dalam forum maupun kegiatan berikutnya perlu HIPMI yang juga menjadi pilar masa depan Indonesia perlu melibatkan kelompok masyarakat, seperti LSM serta pemerhati energi dan lingkungan,” pungkasnya. (*)