Sekjen KLHK Bambang Hendroyono: Saat Ini Perkebunan Sudah Jarang Terbakar

35
"Dengan penugasan model multiusaha, pemegang izin dapat menyiapkan perencanaan model bisnisnya lebih matang, sejalan dengan penyederhanaan perizinan yang sedang dibahas melalui RUU Cipta Kerja,” kata Bambang. Foto: KLHK

TROPIS.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono menyatakan bahwa saat ini di area perkebunan sudah jarang terjadi kebakaran.

Dia pun terus mendorong para pelaku bisnis untuk saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui edukasi kepada masyarakat serta pengelolaan lahan yang terlantar, terkhusus bagi anggota-anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam acara Ngobrol Bareng GAPKI yang digelar pada Selasa (16/6/2020).

“Saat ini perkebunan sudah jarang terbakar,” tegas Bambang Hendroyono.

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya: Prodi Environmental Diplomacy Penting untuk Atasi Hegemoni Ilmiah Ilmu Lingkungan dan Kehutanan

Dia mengungkapkan bahwa pencegahan, penanggulangan serta pemulihan Karhutla merupakan strategi dasar bagi pemerintah dan juga pelaku bisnis dalam menghadapi musim kemarau.

“Selain tiga konsep tersebut, saya juga sangat mendukung pengelolaan komoditas sawit dimana investasi, produktivitas serta daya saing harus terus ditingkatkan untuk kepentingan devisa negara, sehingga komoditas ini tetap memiliki nilai dan berdaya saing tinggi,” tutur Bambang Hendroyono.

Bambang Hendroyono menekankan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa pencegahan Karhutla menjadi prioritas utama saat ini.

Ia juga menyoroti lahan-lahan gambut yang masih menjadi zona rawan ketika memasuki musim kemarau.

KLHK bersama Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada bulan Juli mendatang di beberapa provinsi yang menjadi fokus penanggulangan Karhutla yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan beberapa provinsi lainnya.

Baca juga: Menguatkan Kiprah DKN Mengawal Kualitas Kebijakan LHK

TMC dilakukan untuk merupakan strategi yang dilakukan guna mengisi embung dan kanal yang telah dibuat sebelumnya agar tinggi permukaan air di lahan gambut tetap stabil selama berlangsung musim kemarau.

“Saya meminta dukungan GAPKI untuk terus berpartisipasi dan turut menjadi bagian tidak hanya melalui edukasi bagi masyarakat, namun juga pencegahan awal yang menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat maupun daerah,” pungkas Bambang. (*)