Program B30 Jaga Stabilitas Harga CPO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida di tahun 2020. Foto: Radar Cirebon
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida di tahun 2020. Foto: Radar Cirebon

TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan domestik demand dari produk kelapa sawit, antara lain pengembangan biodiesel B30 sebagai salah satu alternatif bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar “Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional”, Sabtu (6/2/2021).

Selain itu, menurutnya, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi emisi karbon, serta mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan rendah karbon.

“Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida di tahun 2020.”

“Indonesia juga memiliki luas kebun sawit sekitar 16,3 juta hektare yang menyerap sekitar 2,2 miliar ton CO2 dari udara setiap tahun,” ungkap Airlangga.

Dia menegaskan, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL.

Baca juga: GAPKI: Tahun 2021, Ekspor Minyak Sawit Indonesia akan Naik secara Volume dan Nilainya

Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO (crude palm oil).

“Dengan kebijakan tersebut, target 23 persen bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) diharapkan dapat tercapai,” ujarnya.