TROPIS.CO, BAUBAU – Kota Baubau, di Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai menyosialisasikan penerapan kartu tani dan menjadikan Kecamatan Bungi sebagai percontohan.
Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari petani setempat, karena kartu tani dapat mengontrol ketersediaan subsidi pupuk.
Ketua Kelompok Tani Kelurahan Liabuku Nurdan mengatakan, keberadaan kartu tani ini sangat membantu petani persawahan karena dapat mencegah penyalahgunaan subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah.
Untuk saat ini pengambilan pupuk masih melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) elektronik sebab kartu tani belum dibagikan.
“Hal ini untuk menghindari seandainya ada distributor pupuk yang mengatakan sudah habis namun ternyata masih ada jatah pupuknya.”
“Oleh sebab itu dengan adanya kartu tani Pemerintah dapat mengontrol ketersediaan subsidi pupuk untuk petani, dan pupuk tidak disalahgunakan,” tutur Nurdan.
Baca juga: Tahun 2020, Kementan Targetkan 138 Unit Irigasi Perpipaan
Diungkapkan, belum lama ini terjadi perselisihan antara petani dan distributor pupuk.
Pasalnya, pembagian pupuk yang tidak merata, yang seharusnya pemberian pupuk sesuai dengan RDKK elektronik yang diajukan oleh petani.
“Namun untuk saat ini subsidi pupuk sudah mulai membaik dan tidak ada perselisihan antara distributor dan petani.”
“Semoga kedepannya dapat lebih bagus lagi dalam pensubsidian pupuk kepada petani,” harapnya.
Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, keberadaan kartu tani diharapkan membawa dampak yang positif bagi semua kalangan.
Tidak hanya bagi pemerintah dan pihak terkait saja, melainkan yang paling penting adalah manfaat bagi para petani.
“Dengan adanya kartu tani, nantinya para petani dapat menggunakannya dalam membeli pupuk bersubsidi, langkah ini efektif dalam menyalurkan pupuk subsidi tepat sasaran,” kata Mentan SYL.
Selain manfaat tersebut, katanya, kartu tani juga ke depan dapat digunakan para petani untuk dapat mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) di lembaga perbankan dan keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
“Kartu tani digunakan untuk memverifikasi data para petani ketika melakukan pengajukan pinjaman kredit usaha,” jelasnya.
Sejalan dengan Mentan SYL, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy menambahkan, tidak semua orang dapat memiliki kartu ini, ada rangkaian proses yang harus dijalani.
Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk benar- benar tepat sasaran.
Persyaratan utama mendapatkan kartu ini adalah petani harus tergabung dalam kelompok tani serta memiliki KTP elektronik.
“Verifikasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada tahun 2020 di semua provinsi diarahkan ke RDKK elektronik.”
“Kemudian Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan (jenis pupuk dan kebutuhan pupuk sesuai dosis rekomendasi) yang kemudian PPL mengunggah data petani ke dalam sistem RDKK elektronik,” jelas Sarwo Edhy.
Data RDKK elektronik yang sudah disetujui oleh kepala dinas pertanian akan diambil secara elektronik oleh bank kemudian diverifikasi kevalidan datanya.
Apabila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan kartu tani.
Bila tidak atau belum sesuai akan dikembalikan ke dinas secara elektronik atau melalui sistem RDKK elektronik ke admin kabupaten atau kecamatan.
“Jika data petani yang sudah valid akan dibuatkan kartu tani diisi volume usulan kebutuhan pupuknya, lalu diserahkan kepada petani yang bersangkutan,” jelas Sarwo Edhy.
Bank akan menggandeng kios pengecer resmi pupuk sebagai agen Bank. Kios pengecer yang sudah menjadi agen bank akan diberikan EDC (electronic data capture) sebagai alat transaksi kartu tani.
“Setelah proses ini rampung, petani dapat menggunakan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi,” pungkas Sarwo Edhy. (*)
