TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah Indonesia sejak 2016 telah mencanangkan program Perhutanan Sosial (PS).
Bahkan program ini telah menjadi salah satu program strategis nasional.
Program PS dilahirkan dan dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dalam berbagai bentuk, praktik dari PS ini sendiri sudah lama ada dan dijalankan masyarakat sekitar hutan dan bahkan ada yang dilakukan turun temurun.
PS kini memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera, dengan tetap menjaga sumber daya hutannya dengan baik.
Dalam hal ini, negara memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat sekitar hutan.
Salah satu unsur yang berperan penting dalam kemajuan masyarakat atau kelompok petani hutan yang sudah mendapatkan akses kelola di wilayah hutan adalah pendampingan.
Pendamping Perhutanan Sosial memerlukan pendamping.
Saat melihat beberapa kegiatan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agroforestri di dua kabupaten di Kalimantan Tengah, saya berkesempatan bertemu dengan puluhan pendamping PS.
Dua di antaranya berhasil saya ajak berbincang lebih jauh dan keduanya merupakan pendamping dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
