Pasar Minyak Sawit Bersertifikat Tak Sesuai Harapan

16
Pengamat industri kelapa sawit Maruli Gultom (paling kiri) dan Prof. Bungaran Saragih (ketiga dari kanan), Menteri Pertanian periode 2000-2004, sepakat kepentingan petani dan industri sawit Indonesia selalu berusaha memenuhi standar RSPO yang dimiinta pasar. Foto : Wisesa/tropis.co
Pengamat industri kelapa sawit Maruli Gultom (paling kiri) dan Prof. Bungaran Saragih (ketiga dari kanan), Menteri Pertanian periode 2000-2004, sepakat kepentingan petani dan industri sawit Indonesia selalu berusaha memenuhi standar RSPO yang dimiinta pasar. Foto : Wisesa/tropis.co

TROPIS.CO, JAKARTA – Kalangan produsen mengeluhkan penyerapan minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global.

Walau produsen sudah mampu memenuhi prinsip dan kriteria sertifikat berkelanjutan sesuai permintaan negara maju terutama Eropa, tapi setiap tahun, penjualan CSPO di bawah 50 persen yang berakibat pada kelebihan suplai CSPO dan tidak adanya premium price bagi konsumen.

“RSPO tidak membela kepentingan industri sawit baik produsen dan petani sehingga yang terjadi, tekanan terus diberikan.”

“Saat harga turun ataupun tidak ada premium price. Mereka tidak membela anggotanya,” kata Maruli Gultom, pengamat industri kelapa sawit, saat menjadi pembicara dalam Forum Discussion Group bertajuk “Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global” yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dan Sawit Indonesia di Gedung PIA, Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Maruli Gultom menengarai sertifikasi RSPO lebih banyak memuat kepentingan business to business.

Buktinya, anggota RSPO harus membayar iuran setiap tahun.

Mahalnya biaya sertifikasi dan surveillance menjadi bukti RSPO lebih banyak bersifat bisnis.

“Produsen mau saja bayar untuk dipermalukan oleh NGO dalam forum tahunan.”

Kalaupun ingin menerapkan prinsip sustainable tidak perlu menjadi anggota RSPO,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab ketika premium price tidak terwujud, seharusnya sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi pesertanya.

Tetapi faktanya sangatlah berbeda, penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan tetapi persaingan energi dengan produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti kedelai, rapeseed, dan sun flower.

Yang harus dipahami bahwa tidak semua konsumen di Eropa mau membayar premium price bagi produk minyak sawit berkelanjutan.

“Siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak ada (bagi produsen dan petani sawit),” ungkapnya.

Ketua Apkasindo Gulat Manurung menilai petani sawit tidak mendapatkan harga yang sepadan mesti sudah memenuhi standar sertifikasi. Foto : Wisesa/tropis.co
Ketua Apkasindo Gulat Manurung menilai petani sawit tidak mendapatkan harga yang sepadan mesti sudah memenuhi standar sertifikasi. Foto : Wisesa/tropis.co

Inkonsisten

Sementara narasumber lainnya, Prof. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian Periode 2000-2004 menjelaskan bahwa konsumen minyak sawit dunia yang selama ini menuntut sustainability ternyata inkonsisten.

Penyerapan pasar CPO bersertifikat sustainablity baru sekitar 60 persen dari produksi CPO bersertifikat sustainability.

Menurutnya, konsep sustainability yang berlaku dan diadopsi sekarangini baik ISPO maupun RSPO merupakan konsep absolute sustainability dengan dua kategori yakni sustainable or unsustainable.

Pendekatan sustainability bersifat mutlak dinilai kurang tepat.

Dia berpandangan, sustainability ini merupakan konsep relatif yakni lebih sustainable (more sustainable) dari sebelumnya atau dibandingkan yang lain.

Diakuinya bahwa banyak pihak berpandangan bahwa sertifikasi sustainability minyak sawit dinilai diskriminatif karena hanya menuntut sertifikasi pada komoditas sawit dan belum diberlakukan di seluruh komoditi maupun produk diperdagangkan secara internasional.

Padahal kewajiban sustainability ini bersifat menyeluruh baik dalam perundang-undangan berlaku di Indonesia maupun platform SDG’s yang telah diratifikasi di Indonesia.

Adapun perwakilan petani yang hadir dalam diskusi mengakui terjadi ketidakadilan bagi petani peserta RSPO.

Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), menyebutkan anggotanya dikejar-kejar mengikuti sertifikasi RSPO.

Sayangnya, setelah semuanya dipenuhi harga yang diterima para petani tidak sesuai dengan harapan.

“Mereka (petani) dijanjikan harga bagus, tapi faktanya tidak begitu.”

“Permintaan minyak sawit bersertifikat lebih rendah dari produksi dan pembeli yang ingin minyak sawit bersertifikat jumlahnya juga sedikit.”

“Artinya, tuntutan sertifikat bagian politik dagang negara pembeli seperti Eropa.”

“Kita dituduh merusak hutan dan lingkungan, tapi yang menuduh belum tentu pahan dan mengerti sawit,” tegasnya.

Walau ada perbedaan pandangan, para pembicara sepakat bahwa Indonesia harus berdaulat di kancah perdagangan sawit global.

Bungaran Saragih mengakui program B30 dapat meningkatkan permintaan minyak sawit domestik dan sebaiknya dapat berjalan konsisten.

Saat ini, pasar CPO terbesar berada di India dan Tiongkok dan kebutuhan pasar domestik setelah B30 berjalan.

“Tapi, kita harus paham bahwa Indonesia punya peluang mengisi kebutuhan pasar minyak sawit dunia.”

“Kita harus melihat peluang itu, jangan diabaikan karena produktivitas dan kualitas harus diperhatikan bersama,” pungkas Bungaran. (*)