Minim Konflik Tenurial, Penerima Manfaat Perhutanan Sosial Sampaikan Hasil Kerja

10
Di Perhutanan Sosial KLHK percaya pengelola hutan terbaik adalah masyarakat yang berada dekat dengan hutan tersebut. Foto : KLHK
Di Perhutanan Sosial KLHK percaya pengelola hutan terbaik adalah masyarakat yang berada dekat dengan hutan tersebut. Foto : KLHK

TROPIS.CO, JAKARTA – Festival PeSoNa (Perhutanan Sosial Nasional) tahun 2019 merupakan sebuah ajang unjuk kinerja para penerima manfaat, sehingga lahirlah tokoh-tokoh Perhutanan Sosial, dan ini merupakan kali ke-3 bagi program ini memberikan penghargaan kepada para pelaku Perhutanan Sosial.

Hingga 21 Oktober 2019, areal izin Perhutanan Sosial yang telah didistribusikan kepada masyarakat mencapai 3,43 juta hektare, dan dikelola oleh 772.789 kepala keluara (KK).

Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong dalam sambutannya menyampaikan, “Program PeSoNa merupakan sebuah forum komunikasi dan informasi antar pelaku Perhutanan Sosial, pemerintah, swasta, akademisi, tentang menciptakan hutan lestari”.

Pemanfaatan kawasan hutan Indonesia melalui Perhutanan Sosial hingga tahun 2019 baru berjalan sebesar 27 persen, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya jemput bola, dengan bekerjasama lintas institusi seperti: pemerintah daerah dan kabupaten, kelompok kerja, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH).

Pemberian akses kelola hutan bukanlah hasil akhir yang ingin dicapai dalam program Perhutanan Sosial ini, pendampingan pengembangan usaha masyarakat pada areal yang telah memiliki akses kelola dan pembentukan kelompok-kelompok usaha yang disebut dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Hingga saat ini, ada sebanyak 5.208 KUPS, kelompok-kelompok usaha ini menjadi bibit bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Pasca pemberian izin, para penerima manfaat perlu memikirkan apa yang akan mereka kelola.

Bimbingan lintas kementerian sangat diperlukan, karena program ini banyak beririsan dengan kementerian lainnya.

Hutan dari Rakyat untuk Rakyat

Pemberian akses keloa Perhutanan Sosial kepada masyarakat, bukanlah tanpa kajian, program ini diharapkan memberikan manfaat baik bidang ekonomi, sosial dan budaya kepada warga disekitar kawasan.

Di Perhutanan Sosial KLHK percaya pengelola hutan terbaik adalah masyarakat yang berada dekat dengan hutan tersebut.

Made Darsana contohnya, Ketua LMMD Buleleng Bali, mengatakan,” Dulu masyarakat di hulu Kabupaten Buleleng itu selalu kucing-kucingan dengan Polisi Hutan dari KLHK, tapi saat ini tidak lagi, konfilk kawasan bisa kami lalui lewat program Perhutanan Sosial ini, di Program Perhutanan Sosial ini, KLHK tidak masuk dengan sistem pemaksaan, namun menggunakan pendekatan dari adat istiadat”.

Made Darsana menyampaikan bahwa kondisi hutan Buleleng cukup baik saat ini, sementara itu dia mengatakan bahwa, konflik antar desa terkait masalah air yang terjadi dimasa lalu, diselesaikan dengan membangun Badan Kerja Sama Antar Desa Pengelola Kawasan untuk mengidentifikasi masalah dan menjadi negosiator diantara masyarakat.

Bumdes di desa Darsana diakuinya juga mendukung kegiatan pembiayaan dalam hutan di kawasan buleleng.

Desanya, menurut Darsana telah menggabungkan kegiatan Perhutanan Sosial dengan Jasa Lingkungan, dan berhasil menahan laju urbanisasi pemuda dari desanya ke kota.

Desa yang baru membuka enam lokasi air terjun untuk pariwisata ini, telah memberikan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan bagi anak muda pengelola jasa lingkungan di kawasan tersebut.

Sementara Edi Santoso, dari desa Baruno, merasakan bagaimana teman-temannya sempat pesimis akan program Perhutanan Sosial ini, apalagi masyarakat disekitar kawasan ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hutan.

Pemberdayaan masyarakat dan bimbingan akhirnya mulai masuk ke dalam hutan, saat diperkenalkan pada istilah “menanam dibawah tegakan”, atau yang disebut dengan mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Edi mengaku yakin dengan program ini, tanpa merusak hutan, dan mulai menanam rumput pakan ternak, kopi, pisang.

Untuk permodalan, desa Baruno dibantu oleh KUR dari Bank Negara Indonesia (BNI), dengan bunga yang cukup terjangkau.

Viktoria Simanungkalit, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan adalah usaha negara meningkatkan valuta negara, melalui nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

Fokus pada pasar yang akan dituju, terutama fokus dalam standarisasi produk sesuai permintaan pasar, dan fokus juga dalam penghitungan biaya tetap yang diperlukan dalam proses distribusi produk.

Lewat forum ini, Viktoria menyampaikan bimbingan bisnis inilah yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Pendekatan yang kami lakukan untuk membantu Perhutanan Sosial bukan lagi pendekatan bantuan sosial, jadi petani-petani Perhutanan Sosial jangan lagi datang dan bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh kementerian.

“Kemenkop UKM akan melakukan pendekatan bisnis, perhitungan bisnis, jadi petani tau mana pekerjaan yang benar-benar bernilai ekonomi bisnis,” ungkap Viktoria di sela-sela diskusi Festival Perhutanan Sosial. (*)