TROPIS.CO – JAKARTA – Di saat pandemi Covid-19 banyak orang tak tidur tapi bermimpi dan mimpinya seperti kagetan seakan baru mengenal dunia. Mencetak sawah baru, ya mencetak sawah. Entah dari mana angin itu terhembus, hingga kemudian terungkap kalimat yang terkesan dan basi.
Terlebih yang disuruh mencetak, perusahaan negara atau BUMN. Apa tak tambah mimpinya. Cetak sawah dan BUMN ibarat minyak dan air. Kebanyakan minyaknya . Awaaass licin.
Suatu hal yang mustahil. BUMN mencetak sawah baru. Mustahil mungkin lebih tak mungkin, ketimbang pesimis. Karenanya, sebaiknya jangan.
Kalo ada duit sisa – ya simpan. Gunakan untuk yang pasti pasti saja. Yang sudah jelas hasilnya. Ketimbang dana utangan itu membebani cucu gue yang baru lahir.
Memang enak mendengarnya. Mencetak sawah. Lalu yang diperintahkan, mencetaknya perusahaan negara. Sungguh memberi harapan dan impian, tapi bakal jauh dari kenyataan.
Menjaga ketahanan pangan ! Ah itu mah politis. Hanya ungkapan di ujung lida. Nyenangin perasaan anak muda. Faktanya sungguh jauh beda.
Tengok saja ambisi mentan sebelumnya. Kontrak politiknya, 2 juta hektare.
Memang bukan hanya untuk sawah dan itu termasuk horti dan pangan lainnya.
Namun yang pasti, angka realisasi tak lebih 200 ribu hektar. Itu dalam artian cetak sawahnya. Apakah sawah sawah yang dicetak itu kini produktif. Ahaaiiii
Soal pemerintah cetak sawah. Bukan satu kali terjadi. Ingat saat Ibnu Sutowo menjadi “Raja” Pertamina. Bukankah program beras nasional sempat digarap. Tidak di Jawa kala itu, tapi Sumatera Selatan.
Itu satu. Atau yang masih nempel di kepala kita, cetak sawah 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Hebatkan, dan dirancang para ahli. Kaum pakar dengan kebijakan yang kokoh bila takut haram menyebut otoriter.
Berhasilkan. Itu kata sampean. Buka lahannya berhasil. Banyak yang kaya, hasil dari menjual kayu gelondongan.
Cetak sawahnya juga sukses. Sejuta hektar terhampar luas. Petani transmigrasi datang berbondong. Sukses semua. Tapi mereka tidak sejahtera. Nasibnya tak lebih baik ketimbang saat masih tinggal di Jawa.
Sejuta hektar tinggal kenangan. Padi yang menguning kering berganti julangan pohon sawit. Dan karena sawit petani itu ekonominya membaik.
Masih kurang contohnya. Bukankah dalam 5 tahun priode pertama, ada program cetak sawah. Duitnya dari APBN.
Rakyat diminta berkelompok. Lalu dijatah setiap orang 1 hektare. Lahan sudah terbuka. Nah, evaluasi dulu ini, baru buka lagi kalau kurang.
Evaluasinya jangan di atas kertas. Turun langsung ke lapangan. Apa benar dicetak. Pun andai sawah itu cetak, apa sudah benar. Saya yakin, mungkin tak lebih dari 15% yang bisa dikatakan benar.
Benar dalam arti sebenarnya. Luasan petaknya. Asal usul petaninya. Dana yang digunakan. Pokoknya ya ..benar sesuai konsep awal dari program cetak sawah yang telah menghabiskan banyak duit utangan.
Kini muncul lagi ide kagetan. BUMN agar cetak sawah. Dulu ada BUMN bidang pertanian, namanya PT Pertani dan satu lagi Sang Hyang Sri. Kedua perusahaan yang sempat berjaya di era Menteri Pertanian, Almarhum Achmad Affandi ini, kini bagai kerakap tumbuh di batu.
Lalu BUMN mana yang akan dibebani untuk mencetak sawah ini. Oh yang karya karya itu. Waah itu urusan jalan tol juga ngak tuntas tuntas.
Sudah jangan mimpi cetak sawah lagilah. Bila ingin memperkuat ketahanan pangan, serahkan ke petani benaran. Mereka tidak pandai berpolitik. Namun sangat mahir dalam bertani, termasuk mencetak sawah, tanpa biaya pemerintah.
Bila urusan pangan diserahkan kepada petani yakin sukses. Hanya memang, ada syaratnya. Beri mereka kepastian harga. Jangan mereka mensubsidi orang kaya.
Tentu kepastian harga yang bakal membuat keluarga dan turunnya kaya. Punya duit banyak. Hingga sawah tak lagi dijual ke cukong pabrik atau mafia properti.
Mereka kaya bisa menambah luas sawah. Dan ke depan tak ada lagi petani gurem. Jangan seperti sekarang kebanyakan guremnya. Karena gurem.mereka terjerat rentenir dan tengkulak.
Petani kini tak lagi “bodoh”. Mereka sudah sangat mengerti nilai. Bila nilainya gede, ya sudah, tak usah diperintah, pasti digarap. Dan berebut.
Tak bercaya. Coba keliling pedesaan di Jawa. Selain tanaman padi, dan juga bawang serta tembakau –namun ini hanya di daerah tertent, juga sudah dipenuhi tanaman kayu sengon. Bahkan, mungkin, kini sulit mencari areal kosong di daerah daerah yang ada industri plywoodnya. Semua ditanami sengon dan jabon.
Tidak ada yang menginstruksikan mereka tanam sengon atau jabon. Mereka dipaksa melakukan itu, karena gentayangannya kertas warna merah dan biru yang foto panglima itu. Mereka tergiur itu karena harganya aduhai.
Banyangan dulu, saya sempat mengikuti kampanye sengosinasi Hasjrul Harahap, kala Menteri Kehutaan, keliling Jawa. Hasjrul sebagain”orang kebun” sangat paham, bahwa hutan alam bakal terkikis. Karenanya jauh hari, dia mengajak masyarakat mengembangkan hutan tanaman.
Di Jawa mengajak masyarakat menanam sengon. Programnya kala itu disebut hutan rakyat, karena rakyat yang menanam.
Lalu di luar Jawa, Hasjrul yang mantan dirut Perusahaan Perkebunan Negara, dan juga Menteri Muda Urusan Tanaman Keras, mengantisipasi berkurangnya kayu alam, melalui program Hutan Tanaman Industri atau HTI.
Pengembangan HTI pada awalnya lancar. Pelaku utamanya, perusahaan HPH. Banyak yang tertarik karena dikasih kredit bank dengan bunga Nol persen. Hanya syaratnya patungan dengan Inhutami, BUMN kehutanan. Semua berjalan, walau belakangan diketahui ada investor memanfaatkan dana HTI untuk bisnis di bidang lain. Hingga kemudian HTInya terbengkalai.
Namun tidak dalam sengosinasi. Masyarakat yang diajak menanam menolak. Apa alasannya, saat itu harga sekubik sengon, tak cukup membeli sekilogram beras. Sehingga akhirnya, pendekatan pengembangan hutan di Jawa, hanya untuk reboisasi dan rehabilitasi
Namun itu dulu. Tengok sekarang. Jangankan areal telantar, halaman rumahpun dipenuhi pohon sengon. Semua karena ada kepastian harga yang bakal membuat mereka sejahtera.
Nah kembali pada cetusan cetak sawah. Sudah tinggalkan ide yang cenderung politis dan membangun citra itu. Mengingat hanya akan memperkaya sekelompok orang yang selama ini, memamg sudah kaya.
Alihkan dana tersebut, bila ada, untuk mengangkat harga produksi pangan petani. Mereka bisa tertawa ria disaat panen raya. Produksi melimpah harga tetap tinggi. Lantaran semua produksi terserap karena ada cold storage yang bisa menampung hasilnya. Hingga tengkulakpun tak bisa menekan harga pangan petani.
Lagi pula disebut cetak sawah baru di lahan gambut. Bagaimana ini sudah jelas jelas 1 juta hektar gagal salah satunya karena di lahan gambut. Masa’ mau seperti keledai. Bukankah hanya keledai yang mau masuk lubang dua kali.
Bukan hanya itu. Jangan lupa, kemarin, kalangan perusahaan sawit diminta menghentikan kegiatannya di lahan gambut. Lalu mereka diminta memulihkannya.
Alasannya! Pemanasan global. Kerusakan gambut suhu cepat panas. Begitu katanya. Padahal ini alasan saja. Negara negara industri tertawa senang.
Dan petani kedelai dan minyak matahari Amerika dan Eropa pun riang. Misi mereka sukses. Sawit mereka tekan dengan isu lingkungan. Lalu mereka berkipas harga minyak matahari dan kedelai meninggi.
Sedih kita. Padahal di areal gambut yang tak lagi gambut itu, kini tak hanya sawit yang tumbuh, tapi juga ada pemukiman. Bagaimana in, kokp kebijakan plan plin plan. Tidak konsisten. (Usmandie A Andeska)
