TROPIS.CO, JAKARTA – Walau berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2018, Indonesia mesti tetap waspada terhadap ancaman karhutla mengingat prediksi BMKG terkait iklim tahun 2019 yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun 2018.
“Di beberapa wilayah, sampai dengan saat ini sudah banyak terpantau titik panas atau hotspot.”
“Karhutla yang sebagian besar terjadi di Provinsi Riau, serta sebagian kecil terjadi di Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat,”
“Kondisi ini tentu harus diwaspadai dan upaya pencegahan harus diprioritaskan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi Karhutla Tahun 2019 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Menteri Siti juga menyampaikan, keberhasilan penanganan karhutla tahun 2018 ini dicapai berkat kerja keras semua pihak.
Berbagai upaya juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tingkat tapak, baik upaya pencegahan atau pun pemadaman.
Pencegahan dilakukan melalui kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membentuk Brigade Pengendalian Karhutla pada wilayah rawan, penyadartahuan masyarakat, meningkatkan peringatan dan deteksi dini, serta meningkatkan koordinasi dengan para pihak.
“Selain upaya pencegahan, KLHK juga selalu siaga dan gerak cepat melakukan pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni bersama para pihak.”
“Pemadaman udara (water bombing) juga dilakukan, untuk menuntaskan kebakaran pada areal yang sulit dijangkau,” ungkap Menteri Siti.
Kerja keras para pihak, baik pemerintah dan swasta, serta peran masyarakat di tingkat tapak telah berhasil mengatasi karhutla tahun lalu.
Hal tersebut diapresiasi Menteri Polhukam, Wiranto, dalam Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi Karhutla Tahun 2019 ini.
Dia juga menyampaikan bahwa tahun 2019 ini, fokus kerja pemerintah akan terbagi dengan pengamanan pemilu, sehingga semua pihak khususnya TNI dan POLRI perlu menyiapkan sumber daya yang optimal untuk penanganan karhutla dan pengamanan pelaksanaan pemilu.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain BPK, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, TNI, POLRI, BMKG, BNPB, BIG, KSP, serta para Gubernur dan pejabat terkait provinsi rawan karhutla.
Turut hadir mendampingi Menteri Siti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha A. Sugardiman, dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan.
Dalam rapat ini, beberapa kepala daerah dan panglima kodam juga melaporkan beberapa kendala yang perlu segera dicari solusinya terkait dengan pendanaan pengendalian karhutla, serta pentingnya sarana prasarana pemadam dan dukungan perangkat kebijakan, untuk optimalisasi pengendalian karhutla. (*)
