TROPIS.CO, JAKARTA – Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memaparkan berbagai upaya yang sudah dilakukan kementeriannya dalam mengatasi dampak Covid-19 terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang di sekitar kawasan hutan dan pedesaan.
Berbagai kegiatan ini telah menjadi prioritas dari program Kementerian LHK dan semua kegiatan berorientasi pada pembangunan ekonomi produktif, misalnya program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) berbasis masyarakat.
Ini sudah dilakukan di sejumlah wilayah yang ada di kawasan DAS dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Program Perhutanan Sosial tak hanya sebatas membeli produk kelompok tani hutan berupa produk herbal yang sudah dikemas dan dibagikan secara cuma-cuma kepada kalangan perawat, dokter dan tenaga medis lainnya di sejumlah rumah sakit di Jakarta.
Itu berupa kemasan madu, jahe merah, dan beberapa produk herbal lainnya yang diyakini mampu meningkatkan imunisasi paramedis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19.
Masih dalam program Perhutanan Sosial, Kementerian LHK telah melakukan pelatihan jarak jauh atau e-learning pada 3000 anggota kelompok tani hutan Perhutanan Sosial beserta pendampingnya.
Program ini berlangsung Mei hingga Juni serta dilakukan bertahap dalam enam gelombang.
Pelatihan jarak jauh ini telah mampu memotivasi kalangan petani untuk lebih produktif, dan memproduksi barang bernilai ekonomi tinggi.
Kegiatan lain berupa pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi, melakukan relaksasi kebijakan fiscal sektor usaha kehutanan.
Dan pengembangan multiusaha kehutanan pada pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
“Kita juga melakukan pengembangan sirkular ekonomi pengelolaan sampah,” tutur Siti Nurbaya dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV, Sudin, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Terkait limbah infeksius akibat kegiatan penangan Covid-19, upaya yang dilakukan selain, mencakup penyediaan sarana prasarana, juga melakukan sosialisasi pengolahan limbah B3 infeksius Covid-19 dari fasyankes.
Bahkan, dalam raker itu, Siti juga menyampaikan program Kementerian LHK dalam pengamanan hutan.
Artinya, walau dihadapkan dengan persoalan pandemi Covid-19, namun isu-isu aktual yang berkaitan dengan pencegahan Karhutla ini terus dilakukan.
Pasukan Manggala Agni di daerah rawan Karhutla terus melakukan patroli dan memantau titik-titik panas dan titik api hingga bisa diantisipasi.
Persoalan illegal logging, perambahan kawasan, dan juga perburuan satwa liar serta konflik satwa inipun tak luput dari pantauan Kementerian LHK.
Begitu juga dengan biopiracy atau pencurian sumber daya hayati, pencemaran dan kerusakan lingkungan, penegakan hukum, konflik tenurial dan hutan adat, semuanya itu tetap menjadi perhatian serius di saat pandemi Covid-19.
Dipaparkan juga oleh Siti Nurbaya dalam raker yang juga diikuti Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan semua pejabat eselon I Kementerian LHK itu.
Soal illegal logging, perambahan kawasan, perburuan satwa liar, dan klonflik satwa menjadi materi paparan.
“Selain itu, menjaga produktivitas dan memulihkan ekonomi masyarakat juga menjadi prioritas utama KLHK dalam merumuskan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 ini,” tutur Siti Nurbaya.
