TROPIS.CO, JAKARTA – Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pentingnya pengembangan studi environmental diplomacy seperti diutarakan Rektor IPB dan telah dibahas oleh IPB dan UI untuk pengembangannya, karena hal tersebut sangat penting agar kita terhindar dari perilaku hegemonial atas sumber daya alam dan lingkungan yang dapat mengancam keilmuan.
“Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya.”
“Tidak ada kebenaran yang mendua, seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang mengandung polaritas politik,” ujar Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan pada Halal Bihalal on-line diselenggarakan HA PSL IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu (13/6/2020).
Hadir dalam halal bihahal ini, Rektor Universitas Tirtayasa , Rektor IPB, Gubernur Bengkulu, dosen, alumni PSL IPB se-Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL IPB.
Baca juga: Menguatkan Kiprah DKN Mengawal Kualitas Kebijakan LHK
Untuk itu, Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy.
Bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.
Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta metode analisis deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam ‘pertarungan hegemonial ilmiah itu’.
Isu lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing dan natural capital.
Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI untuk penyiapan program-program studi yang relevan menjawab masalah yang sedang dihadapi Indonesia.
