TROPIS.CO, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan rencana impor jagung sebesar 50 ribu ton sampai maksimal 100 ribu ton dilakukan sebagai alat kontrol untuk menjaga stabilisasi harga pakan ternak.
“Ini baru mau impor 50 ribu ton, itu pun pemerintah impor bukan dilepas. Kalau nanti harga turun, tidak mungkin dikeluarkan. Jadi impor sebagai alat kontrol saja,” tutur Mentan Amran saat ditemui media di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Ia menjelaskan jagung impor hanya akan didistribusikan jika harga pakan mengalami kenaikan tajam.
Sebaliknya, jika harga turun, pemerintah tidak akan mengeluarkan jagung impor tersebut ke pasar.
Selain itu, kebijakan impor jagung pakan ternak yang dilakukan pemerintah saat ini sebesar 50 ribu ton sampai maksimal 100 ribu ton bertujuan melindungi peternak kecil.
Di sisi lain, pemerintah berhasil menutup impor jagung sebesar 3,6 juta ton dengan nilai mencapai Rp10 triliun sejak 2017 yang diikuti ekspor total sebesar 380 ribu ton.
Produksi jagung hingga saat ini tercatat masih surplus 330 ribu ton jika menghitung dari neraca ekspor 380 ribu ton dan impor 50 ribu ton jagung tersebut.
Menurut dia, anomali ini terjadi karena perusahaan-perusahaan besar telah menyerap produksi jagung nasional dan tidak mengimpor gandum untuk campuran pakan.
Pemerintah pun mengeluarkan jatah pasokan jagung untuk perusahaan besar sebanyak 200 ribu ton.
Artinya, stok jagung dalam negeri lebih banyak diserap oleh perusahaan besar, daripada peternak kecil.
“Akhirnya peternak kecil berteriak, sementara perusahaan besar diam. Peternak kecilnya berteriak karena tidak pakai gandum.”
“Itu yang tidak dipahami kenapa perlu impor untuk melindungi peternak kecil,” kata Mentan Amran.
Sesuai hasil rapat koordinasi pada Jumat (2/11/2018), Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk mengelurkan rekomendasi impor jagung pakan ternak sebanyak 100.000 ton dan menugaskan kepada Perum Bulog untuk melakukan impor.
Pemerintah menilai mpor jagung ini dilakukan untuk menjaga kebutuhan para peternak mandiri. Hal tersebut diputuskan usai pemerintah melangsungkan rapat koordinasi (rakor) terbatas. (*)
