Peraturan Gubernur
Sebagai daerah penghasil timah, Kepulauan Bangka Belitung disebut-sebut memiliki cadangan mineral ikutan yang sangat besar dan diincar banyak negara asing.
Namun hingga saat ini, potensi, ini belum digarap dengan baik.
Justru, ada indikasi banyak logam tanah jarang sengaja dibawa keluar pulau secara ilegal.
Lantaran ada indikasi itu, Gubernur Bangka Belitung telah merancang peraturan daerah terkait larangan ekspor mineral ikutan timah yang di dalamnya terkandung banyak unsur kimia.
Adapun untuk pengolahan minieral ikutan hanya diperkenankan di dalam kawasan Bangka Belitung.
“Kita ingin mendapatkan nilai tambah dan membuka kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat Bangka Belitung,” tutur Gubernur Erzaldi.
Di dalam kandungan logam tanah jarang, setidaknya terdapat 17 unsur kimia, yakni scandium (Sc), ittrium (Y), lanthanum (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodimium (Nd), promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), disprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), itterbium (Yb), dan lutetium (Lu).
Bahan-bahan turunan tersebut antara lain digunakan untuk industri televisi, kendaraan listrik hingga peralatan medis.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Rusia telah memulai industri pengolahan logam tanah jarang.
Sebagai investasi awal daslam pengembangan unsur tanah jarang ini, PT Timah Tbk, memasuk kwartal ketiga tahun kemarin, memulai pembangunan pabrik pengolahan mineral logam tanah jarang atau rare earth element di Kepulauan Bangka Belitung.
Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk (TINS) Abdullah Umar mengatakan, pembangunan pabrik ini akan dimulai pada kuartal III 2019.
Fasilitas pengolahan tersebut akan memisahkan unsur tanah jarang dan unsur radioaktif uranium atau thorium dari mineral monasit yang merupakan produk ikutan dalam penambangan bijih timah.
Hasilnya adalah senyawa logam tanah jarang berbentuk senyawa karbonat.
Untuk membangun fasilitas ini hingga selesai, PT Timah menyiapkan anggaran Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.
Dana tersebut berasal dari penerbitan obligasi dan sukuk yang dilaksanakan TINS belum lama ini. (*)
