Persoalan Izin
Hanya saja, persoalan izin masih menghambat, tapi jika pemerintah bersedia membangun kelompok kerja dengan melibatkan semua kepentingan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan sebagainya, dirinya menjamin tidak ada lagi kampanye hitam.
”Jika ada kelompok yang menganggu pembangunan perkebunan dan pertanian, silahkan angkat kaki dari Papua sebelum saya usir. Masyarakat Papua berhak sejahtera,” kata Lennis.
Sementara Zainal Mutaqin, Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Moda mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan investasi di Papua.
“Jika dalam pelaksanaannya terjadi kesulitan dalam memperoleh izin, khususnya bagi investasi lokal dan PMDN, kami siap memfasilitasi,” ujar Zainal.
Baca juga: Isu Eksploitasi Pekerja Wanita Adalah Kampanye Hitam Tanpa Fakta Objektif
Lantas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan pemerintah terus mendorong kemitraan inti plasma, kemitraan antara usaha kecil dan menengah atau besar di semua provinsi termasuk Papua.
Karena itu, perlu dukungan fasilitas pendanaan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) untuk mendukung perkembangan sawit di Papua.
“Papua dilirik karena menarik dan ini kesempatan baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkas Kasdi. (*)
